Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dukungan Banyak Parpol Tak Cukup, Jokowi Butuh Cawapres untuk Atasi Masalah Ekonomi"

Kompas.com - 27/02/2018, 12:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, figur calon wakil presiden bagi Joko Widodo memiliki peran penting dalam Pilpres 2019. Meskipun, Jokowi sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Sebelumnya, lima parpol di DPR sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk maju Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP.

Menurut Ari, cawapres pendamping Jokowi harus memiliki beberapa variabel yang mampu menjawab tantangan pemerintah ke depan.

"Meskipun Jokowi memperoleh dukungan parpol yang kuat, namun figur bakal cawapres untuk mendampingi Jokowi tetap berperan sentral," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Ari menilai, Jokowi perlu mempertimbangkan kebutuhan politik dalam memilih cawapres.

(Baca juga : Paling Tidak, Pak JK Bisa Jadi Kingmaker di Pilpres 2019)

Ia melihat, tantangan pemerintah ke depan adalah mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang kuat.

Hal itu untuk meneruskan tahap pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengejar ketertinggalan pembangunan.

"Pak Jokowi butuh pendamping yang bisa membantunya mengatasi kesulitan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik yang terjaga kuat, supaya dihasilkan outcome capaian pembangunan yang signifikan di periode kedua Jokowi," tuturnya.

Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018, elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana mengalami penurunan.

(Baca juga : Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019 Dinilai Bisa Kembali Picu Konflik di Masyarakat)

Responden yang memilih Jokowi hanya 35 persen. Padahal, pada survei Oktober 2017 lalu, elektabilitas Jokowi masih di angka 36,2 persen.

Pada survei sebelumnya, April 2017, elektabilitas Jokowi masih mencapai 36,9 persen.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyebut menurunnya elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor ekonomi ini juga diukur melalui survei.

(Baca juga : Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi", http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/18402181/survei-median-elektabilitas-jokowi-turun-karena-masalah-ekonomi.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Pada survei Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

Dalam survei Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com