Pengamat: Pilpres 2019 Isu Sentralnya Mencari Cawapres untuk Jokowi

Kompas.com - 27/02/2018, 10:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (2/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai wajar jika saat ini muncul banyak nama yang diajukan partai politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Ari memandang bahwa sosok Jokowi memperoleh dukungan parpol dan memiliki elektabilitas tertinggi.

"Pilpres 2019 ini isu sentralnya 'mencari cawapres' untuk Jokowi, jadi sangat wajar berseliweran banyak nama (cawapres)," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Dalam beberapa hasil survei, Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi meski angkanya mengalami penurunan. Sejumlah parpol pun mulai mengajukan kadernya untuk maju menjadi cawapres.

Baca juga: Soal Cawapres, Hanura Sebut Wiranto Berpengalaman di Pemerintahan

Partai Hanura mengusulkan nama Wiranto dan PKB mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai pendamping Jokowi.

Dari PDI-P, nama Puan Maharani dan Moeldoko juga didengungkan setelah partai berlambang banteng itu menyatakan dukungannya untuk Jokowi.

Menurut Ari, figur cawapres untuk mendampingi Jokowi memang berperan sentral dalam Pilpres 2019.

Ia menuturkan, sosok cawapres Jokowi harus memiliki variabel pertimbangan kebutuhan politik untuk menyikapi tantangan Indonesia ke depan.

Baca juga: JK Tolak Cawapres, Golkar Sodorkan Nama Lain ke Jokowi?

Tantangan Indonesia ke depan, kata Ari, berpusat pada mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang kuat untuk meneruskan tahap pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi di periode pertama sehingga bisa mengatasi ketertinggalan pembangunan.

"Pak Jokowi butuh pendamping yang bisa membantunya mengatasi kesulitan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik yanng terjaga kuat supaya dihasilkan outcome capaian pembangunan yang signifikan pada periode kedua Jokowi," katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Darmizal Pengusung Moeldoko di KLB, Pernah Lepas Jabatan di Demokrat demi Jokowi

Profil Darmizal Pengusung Moeldoko di KLB, Pernah Lepas Jabatan di Demokrat demi Jokowi

Nasional
Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Nasional
Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X