PPP dan Hanura Tak Masalah Jokowi Gandeng Cawapres dari Kalangan Profesional

Kompas.com - 27/02/2018, 06:59 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyebut, Presiden Joko Widodo bisa saja menggaet calon wakil presiden dari kalangan profesional bila elektabilitasnya tetap tinggi hingga menjelang masa pencoblosan.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan tak masalah dengan wacana tersebut. Apalagi, PPP sudah menyatakan akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Hanya saja kata Arsul, perlu diperhatikan, bahwa semua partai pendukung Jokowi di Pilpres mendatang harus sepakat terlebih dulu bagaimana kriteria cawapres dari kalangan profesional itu.

"Harus bicara kriteria dulu. Kriteria cawapres bisa kita beda-bedakan. Dari kelompok agamis, militer, polri dan profesional. Kita bisa saja menyepakati satu kelompok tapi memenuhi elemen kelompok yang lain," ucap Asrul kepada Kompas.com ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Baca juga : PDI-P Sebut Jokowi Bisa Gandeng Cawapres Kalangan Profesional

Tak berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara mengatakan, kriteria adalah hal paling awal yang harus disepakati semua partai politik pendukung di Pilpres nanti.

"Partai pendukung (harus) menyepakati bersama kriteria yang pantas, yang pas untuk mendukung pak Jokowi. Dalam arti bisa meningkatkan elektabilitas. Itu kan juga sangat penting," kata Yus.

"Lalu siapa yang paling pas memenuhi kriteria itu baik dari segi kompetensi dan profesionalitas maupun ketokohan yang mampu membantu elektabilitas pak Jokowi," sambungnya.

Hanya saja. kata Yus, usulan cawapres dari kalangan profesional tersebut bergantung dengan Jokowi. Apakah Jokowi berkenan atau tidak untuk bersama-sama bertarung di Pilpres 2019.

Baca juga : Jusuf Kalla Sebut Ada 2 Kriteria Ideal Cawapres untuk Jokowi

"Tentu kan diterima usulan cawapres itu banyak bergantung kepada pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri komitmen mau komunikasi dengan partai politik. Siapapun partainya, tak cuma Hanura, ada PKB juga. Nah itu posisinya kembali ke pak Jokowi," kata dia.

Yus pun mengaku tak khawatir, ada gesekan antar partai politik pendukung Jokowi karena berebut menyodorkan kadernya sebagai pasangan mantan Gubernur DKI Jabatan tersebut.

"Kalaupun ngotot, kalau pak Jokowi punya pilihan ya kuncinya ada di pak Jokowi untuk menekan konflik," kata Yus.

Kompas TV PDI Perjuangan telah resmi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Nasional
Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Nasional
Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.