Sibuk Konsolidasi Kader di Daerah, Golkar Belum Mau Bicarakan Cawapres

Kompas.com - 26/02/2018, 21:40 WIB
Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Kantor DPP Golkar Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comSekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Kantor DPP Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menuturkan, partainya sudah melakukan konsolidasi seluruh kader di daerah untuk menghadapi Pemilihan Umum 2019.

Menurut Lodewijk, ada dua langkah yang ditempuh Partai Golkar untuk menyukseskan Pemilu 2019.

Pertama, menggerakkan mesin partai, yakni pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) hingga tingkat desa. Kedua, Partai Golkar juga menggerakkan fraksinya di parlemen untuk terjun ke masyarakat dalam masa reses.

"Sekarang mereka bergerak semua. Kalau Anda lihat mereka lagi masa reses laporan lewat WhatsApp atau media sosial. Luar biasa," ujar Lodewijk usai Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).


(Baca juga: Golkar Ingin Cawapres Jokowi Punya Elektabilitas Tinggi)

Namun, saat ditanya soal calon kandidat cawapres pendamping Presiden Joko Widodo, Lodewijk menegaskan bahwa partainya masih fokus pada pemenangan pemilihan kepala daerah serentak.

Munaslub Partai Golkar juga telah menegaskan agar kader partai tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kami concern ke sana, sehingga tidak membicarakan siapa calon wakil presiden. Jadi kami tidak bicarakan, kami masih terlalu fokus untuk konsolidasi organisasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa partainya ingin cawapres Jokowi nanti merupakan tokoh yang mumpuni dari sisi elektabilitas.

"Tidak tepat rasanya kalau calon wakil presiden ke depan, tidak memiliki nilai tambah elektoral," ujar Ace di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Namun, ia tidak memungkiri, sebagai kader Golkar, ingin agar nama cawapres untuk Jokowi berasal dari partai berlambang beringin itu. Tokoh yang dianggap layak yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Jadi Partai Golkar berpikir bahwa lebih baik kami naikan elektablitas dulu karena itu yang nanti akan memberikan nilai tambah bagi Pak Jokowi pada 2019," kata  Ace.

Sejak jauh-jauh hari, Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk maju lagi di Pilpres 2019. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pimpinan Golkar menyebut bahwa dukungan kepada Jokowi sudah final.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X