Tjahjo Enggan Komentari Keputusan Wiranto yang Ubah Usulan Penjabat Gubernur dari Polri

Kompas.com - 26/02/2018, 18:32 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari soal keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang mengubah usulan penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Barat dari perwira tinggi Polri.

"Ya tanya Pak Wiranto. Saya tidak komentar. Silakan tanya Pak Wiranto," kata Tjahjo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Diketahui, dua perwira Polri yang diusulkan adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Usulan itu sendiri berasal dari Tjahjo.

Wiranto sebelumnya mengatakan pemerintah bisa mengubah usulan mengenai dua perwira tinggi Polri yang akan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

(Baca juga: Kompolnas Dukung Wiranto Ubah Usulan Penjabat Gubernur dari Polri)

Usulan agar dua pejabat tinggi polisi itu menjadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut sebelumnya mendapat reaksi negatif dan tentangan dari kalangan masyarakat.

Wiranto mengatakan, pemerintah tidak masalah jika usulan seperti itu diubah. Sebab, pemerintah tak ingin masalah seperti ini membuat gaduh pilkada.

"Ya kita ganti saja kenapa. Atau kebijakannya kita ubah, enggak ada masalah kok. Yang penting enggak usah ribut, supaya tenang pilkada itu," kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Wiranto mengatakan, dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait usulan ini.

Dari usulan masyarakat itu, lanjut Wiranto, tentu ada pertimbangan, khususnya bagi Kementerian Dalam Negeri dan Polri, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X