Kompas.com - 26/02/2018, 16:35 WIB
Mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhi Wijaya, bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhi Wijaya, bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya tak bisa menjawab saat ditanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal uang Rp 600 miliar. 

Menurut jaksa, uang itu merupakan sisa uang negara dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu ditanyakan jaksa saat Isnu bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/2/2018). Isnu bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

"Saya enggak tahu. Makanya waktu penyidik tanya, saya bilang tanya Adres Ginting. Saya betul-betul tidak mengerti," kata Isnu.

(Baca juga: Mantan Dewan Pengawas Akui Perum PNRI Tak Mampu Kerjakan Proyek E-KTP)

Menurut jaksa, pemerintah awalnya menyetorkan uang Rp 1,17 triliun kepada Konsorsium PNRI. Kemudian, konsorsium melalui PT Quadra Solution membayarkan sejumlah Rp 400 miliar kepada perusahaan penyedia produk biometrik, Biomorf.

Uang Rp 400 miliar itu untuk membayar pembelian produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1. Menurut jaksa, seharusnya masih ada sisa sekitar Rp 600 miliar dari uang yang diberikan pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apakah uang itu yang akan dijanjikan untuk dibagi-bagi? Adres juga tidak bisa jawab kemarin Pak. Kami ini berkepentingan menyelamatkan kerugian keuangan negara Pak," kata jaksa Ariawan Agustiartono.

Meski demikian, Isnu tetap menjawab tidak mengetahui ke mana aliran uang tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.