JK Tolak Cawapres, Golkar Genjot Elektabilitas Airlangga Hartarto

Kompas.com - 26/02/2018, 14:48 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan pidato perdana saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan pidato perdana saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak untuk dicalonkan kembali sebagai calon wakil presiden ( cawapres) pada Pilpres 2019 mendatang.

Golkar, partai asal Jusuf Kalla, menyatakan bahwa saat ini mereka belum memiliki sikap resmi terkait nama cawapres.

Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, sebelum sampai kepada keputusan menentukan nama cawapres untuk Joko Widodo, Golkar terlebih dulu fokus menggenjot elektabilitas partai dan ketua umumnya yakni Airlangga Hartarto.

"Ya tentu (menggenjot ketua umum juga) karena Pak Airlangga sebagai ketua umum dan simbol partai tentu kan harus kami tempatkan sebagai kader terbaik," ujarnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (26/2/2018).

(Baca juga: Jusuf Kalla Menolak Dicalonkan sebagai Cawapres)

Ace mengatakan, salah satu cara untuk menggenjot elektabilitas Golkar dan Airlangga Hartarto yakni dengan mengenalkan 4 program besar partai berlambang pohon beringin itu di bawah kepemimpinan Airlangga.

Empat program tersebut yakni program sembako murah, terciptanya lapangan kerja, hunian yang murah dan terjangkau, serta percepatan pembangunan sektor industri yang mengandalkan perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, cara untuk menggenjot elektabilitas Golkar yakni dengan memanfatkan citra Golkar yang kuat dari sisi sistem kepartaian, bukan kuat karena beberapa figur layaknya partai lain.

"Kalau partai Golkar sebagai partai sistem tentu kami ingin mendorong bahwa partai ini besar dulu. Soal calon wakil presiden ya kita serahkan saja ke Pak Jokowi," kata Ace.



Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X