Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Managing Director IMF Puji Jokowi soal Jaminan Kesehatan

Kompas.com - 26/02/2018, 14:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengapresiasi sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

"Saya itu berasal dari Perancis di mana jaminan kesehatan sudah dilakukan sejak lama sekali dan saya sangat terkesan dengan jaminan kesehatan di Indonesia," ujar Christine Lagarde usai blusukan bersama Presiden Joko Widodo di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan pada Senin (26/2/2018).

Lagarde mengatakan, hal yang paling membuatnya terkesan adalah besarnya jumlah warga yang masuk sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

"Untuk menjangkau lebih dari 90 juta orang untuk pelayanan kesehatan gratis, itu sangat fantastis," lanjut dia.

Baca juga: Blusukan Bersama IMF, Jokowi Tunjukkan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 92,4 juta dan total peserta BPJS 193,1 juta orang.

Selain itu, lanjut Lagarde, dibutuhkan dukungan sistem digital untuk mengelola hal itu.

Oleh sebab itu, IMF sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia.

"Bravo untuk kamu, Pak Presiden," ujar Lagarde kepada Presiden Jokowi yang berdiri di sampingnya.

Pada Senin pagi, Presiden Jokowi dan Christine Lagarde blusukan ke RSPP. Setelah bertemu di Istana Merdeka, keduanya langsung menuju ke RSPP untuk meninjau implementasi program jaminan kesehatan sosial di Indonesia.

Baca juga: Jokowi dan Delegasi IMF Berkunjung ke Pasar Blok A Tanah Abang

Di sana, Presiden Jokowi berbincang dengan penerima KIS. Jokowi bertanya tentang bagaimana pasien menggunakan KIS itu saat berobat. Christine memerhatikan jawaban para pasien. 

Selain RSPP, Jokowi dan Christine juga meninjau penataan Pasar Tanah Abang Blok A.

Blusukan itu ternyata bukan ide Presiden Joko Widodo, melainkan permintaan Christine Lagarde. Presiden Jokowi pun memenuhi keinginan Christine tersebut.

"Waktu pertemuan di Istana tadi, Madame Lagarde yang meminta  untuk melihat sistem jaminan kesehatan kita," ujar Jokowi.

Momentum itu dimanfaatkan Jokowi untuk menunjukkan sistem jaminan sosial di Indonesia, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat Indonesia dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus untuk masyarakat kelas ekonomi bawah.

"Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan kesehatan sosial yang namanya BPJS dan KIS. Saya tadi sampaikan, penerima KIS itu sudah 92,4 juta dan total peserta BPJS 193,1 juta," ujar Jokowi.

"Jaminan kesehatan yang ada di Indonesia adalah jumlah yang besar tak mudah untuk me-manage ini. Ini jaminan yang gede banget," lanjut dia.

Kompas TV Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mengemuka di sejumlah daerah.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com