Bambang Soesatyo: Kalau JK Tak Bisa Jadi Cawapres, Maka yang Ideal Jokowi-Prabowo

Kompas.com - 26/02/2018, 11:52 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo, berbincang bersama, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, seusai pelantikan Gubernur DKI Jakarta, di Istana Kepresidenan, Senin (16/10/2017). Anies-Sandi akan memimpi Jakarta selama 5 tahun dari 2017-2022. BIRO SETPRES / AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo, berbincang bersama, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, seusai pelantikan Gubernur DKI Jakarta, di Istana Kepresidenan, Senin (16/10/2017). Anies-Sandi akan memimpi Jakarta selama 5 tahun dari 2017-2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, saat ini Wakil Presiden Jusuf Kalla paling ideal kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Meski demikian, kata Bambang, harus dikaji kembali pencalonan Kalla berdasarkan peraturan perundang-undangannya.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Cawapres menurut kami yang tertinggi berdasarkan survei memang masih Pak JK. Cuma memang sekarang sedang dikaji apakah UUD kita memperbolehkan wapres itu lebih dari dua kali," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

(Baca juga : PDI-P Sebut Jokowi Bisa Gandeng Cawapres Kalangan Profesional)

Nama lain yang juga muncul sebagai cawapres mendampingi Jokowi adalah putra pertama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Namun, Bambang memandang, Jokowi memerlukan cawapres yang mampu mengangkat elektabilitas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, selain JK, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa didorong menjadi pasangan Jokowi.

"Kalau Pak JK tidak boleh, maka yang ideal adalah pasangan Jokowi-Prabowo," tuturnya.

(Baca juga : PDI-P Masih Beda Sikap soal Duet Jokowi-JK untuk Pilpres 2019)

Ketua DPR itu mengatakan, jika melihat Pilpres 2014, menyandingkan Prabowo sebagai cawapres Jokowi juga menghindari perpecahan antara kedua pendukungnya, baik di masyarakat maupun di parlemen.

Ia berpendapat, munculnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sangat berpengaruh pada kinerja DPR.

Di sisi lain, pertarungan sengit juga terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo di masyarakat hingga pasca-Pilpres.

"Adanya KMP dan KIH di parlemen juga sangat memengaruhi akhirnya kinerja pemerintahan satu tahun pasca-Pilpres. Kan agak stuck, tidak langsung bisa berlari karena di parlemen ada perpecahan, ya pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo," tuturnya.

"Jadi ke depan saya pikir dibutuhkan kesadaran bagi kita sebagai anak bangsa untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan mendorong pasangan yang minim potensi perpecahannya," kata Bambang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.