Bupati Sebut 11 KK Masih Tolak Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo

Kompas.com - 25/02/2018, 12:37 WIB
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERABupati Kulon Progo Hasto Wardoyo
|
Editor Bayu Galih

DENPASAR, KOMPAS.com - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengungkapkan, saat ini tersisa 11 kepala keluarga (KK) yang belum menyetujui pembebasan lahan untuk pembangunan bandara internasional di wilayah itu.

"Kemarin, terakhir masih 32 yang belum menerima. Hari ini, dari 32 itu 11 yang belum selesai dikonsinyasi di pengadilan," kata Hasto di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Minggu (25/2/2018).

Hasto memastikan akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada 11 KK tersebut. Dengan demikian, proses pembebasan lahan berjalan sesuai proses hukum dan terhindar dari kekerasan.

Hasto menjamin pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) tidak akan terganggu lantaran lahan untuk pembangunan bagian penting bandara, seperti landasan pacu dan terminal sudah dibebaskan.

(Baca juga: Jokowi Instruksikan Bandara Kulon Progo Selesai April 2019)

Ia menyatakan, lahan milik 11 KK yang saat ini belum dibebaskan hanya untuk membangun fasilitas penunjang bandara, seperti kawasan bisnis dan permukiman.

"Bukan untuk landasan, tapi merupakan bagian dari city-nya airport. Tidak core-nya lah. Kalau bandara April 2019 kami menghendaki bisa soft launching. Tapi ini akuisisi akhir Maret legal formalnya," ucap Hasto.

PT Angkasa Pura I yang akan membangun New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang mengejar target merampungkan proses pembebasan lahan.

AP I memiliki Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang menjadi dasar pembebasan lahan dan akan habis pada April 2018 mendatang.

AP I telah membebaskan sebagian besar lahan yang akan dipakai untuk pembangunan NYIA atau Bandara Kulon Progo di pesisir selatan Kecamatan Temon.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X