Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari Cawapres Jokowi, PDI-P Utamakan Elektabilitas dan Kecocokan

Kompas.com - 25/02/2018, 10:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

DENPASAR, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, partainya mengedepankan faktor elektabilitas dan kecocokan dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Menurut Basarah, kedua hal itu menjadi penentu utama dalam membantu kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.

"Syarat elektoral untuk wakil presiden adalah tokoh yang mampu menambah elektabilitas Jokowi. Lalu harus memiliki chemistry untuk kerja sama," kata Basarah di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Minggu (25/2/2018).

Ia menambahkan, faktor kedekatan ideologi juga dipertimbangkan meski tidak dominan. Sebab, menurut dia, saat ini hampir semua tokoh dan politisi di Indonesia berpedoman pada Pancasila dan nilai-nilai keagamaan.

(Baca juga: PDI-P akan Libatkan Jusuf Kalla dalam Menentukan Cawapres Jokowi)

Basarah juga mengatakan, saat ini tidak ada dikotomi yang tegas antara kelompok nasionalis dan religius di Indonesia. Ia pun mencontohkan masing-masing partai dengan pimpinannya saat ini justru mencitrakan platform yang mengkombinasikam sisi nasionalis dan religius.

"Saya kira dalam arti nasionalis religius, Jokowi adalah orang yang nasionalis religius. Orang religius yang nasionalis. Kami tidak ingin terjebak pada dikotomi antara nasionalis-religius," tutur Basarah.

"Karena menjadi pemimpin di Indonesia, harus menjadi pemimpin yang nasionalis religius. Pancasila itu sejatinya ideologi untuk negara yang nasionalis dan religius," kata dia.

Kompas TV Sedangkan untuk calon wakil presiden, Jokowi menyerahkan kepada partai pendukungnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com