Kompas.com - 24/02/2018, 17:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Azyumardi Azra menganggap pemerintah selama ini berat sebelah terhadap keluarga korban terorisme

"Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), saya menyarankan, jangan yang diperhatikan itu (hanya) terorisnya, tetapi korbannya (juga)," kata Azyumardi di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018)

"Karena korban ini merasa diabaikan pemerintah, kurang diperhatikan pemerintah," tambah mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Baca juga: Jadi Wilayah Terluar, Kepulauan Riau Rawan terhadap Radikalisme dan Terorisme

Selama ini, kata dia, perhatian pemerintah kepada keluarga korban kasus terorisme masih sangat minim.

Berbanding terbalik dengan perhatian kepada mantan narapidana terorisme dan keluarganya.

"Mantan napi teroris itu lebih sering disantuni orang-orang Densus 88. Anaknya dikasih beasiswa, istrinya dikasih biaya dapur, tetapi korban terorisme ditelantarkan," katanya. 

Baca juga: Kepala BNPT Memastikan Akan Perjuangkan Hak Korban Terorisme

Ia mencontohkan bagaimana beratnya kehidupan keluarga korban kasus terorisme.

"Misalnya, suaminya meninggal dalam ledakan bom tertentu. Bayangkan dia punya anak dua atau tiga. Maka dia menjadi orang tua tunggal, menjadi sangat berat untuk mengasuh dan membesarkan anaknya," ujarnya. 

Menurutnya, pemerintah harus memfasilitasi anak korban teror tersebut hingga menyelesaikan pendidikan.

Baca juga: MUI Undang Kabareskrim dan BNPT Bahas Isu Terkini Soal Terorisme

Selain itu, ia mengatakan, kementerian atau lembaga terkait juga tidak menganggap penting pemenuhan hak korban kasus terorisme. Ia menganggap Kementerian Sosial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih memerhatikan urusan-urusan konvensional. 

"Contohnya urusan orang telantar di jalanan dan fakir miskin, mereka (kementerian dan lembaga) lebih sibuk mengurus itu. Namun, orang-orang yang jadi korban aksi terorisme tidak diperhatikan, luput dari radar mereka," ujar Azyumardi. 

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan perhatian dan memenuhi hak-hak para keluarga korban kasus terorisme. Seperti memberikan jaminan pendidikan atau modal usaha. 

Kompas TV Salah satunya pelemparan bom molotov di Mapolsek Cluring dan Kantor Samsat Banyuwangi pada 2017 lalu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Nasional
Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Nasional
Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Nasional
Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Nasional
'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.