Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Tak Didesak, Pemerintah Terkesan Tak Dukung TGPF Novel

Kompas.com - 23/02/2018, 20:52 WIB
Robertus Belarminus,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang meminta pemerintah jangan didesak mengenai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyerangan penyidik Novel Baswedan.

Pernyataan itu justru menunjukkan pemerintah tidak mendukung pembentukan tim tersebut.

"Pernyataan Wiranto jelas tidak mendukung bahkan cenderung defensif," kata Boyamin, lewat pesan tertulis, Jumat (23/2/2018).

Boyamin menyatakan, Wiranto semestinya mendukung agar pemerintah membentuk TGPF kasus Novel. Hal ini demi tegaknya keadilan atas kasus yang sudah 10 bulan lebih belum terpecahkan itu.

"Semestinya Wiranto mendukung demi tegaknya keadilan, dan yang penting untuk pemberantasan korupsi karena apapun juga (pemberantasan korupsi) menjadi program pemerintah," ujar Boyamin.

Baca juga : Wiranto Minta Pemerintah Jangan Didesak-desak Soal TGPF Novel Baswedan

Sama seperti masyarakat sipil lainnya, MAKI menyatakan mendukung pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo membentuk TGPF.

"Jika kasus Novel tidak terungkap maka dapat dipastikan kedepannya makin suram, karena koruptor akan menggunakan segala cara termasuk teror untuk hindari proses hukum," ujar Boyamin.

Dia menilai, Presiden Jokowi terlalu banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan soal TGPF kasus Novel. Dia menduga terdapat hambatan bagi Jokowi dari kekuatan politik yang tidak menginginkan KPK semakin kuat.

Pernyataan Jokowi bahwa akan mengambil langkah selanjutnya kalau Polri menyerah dengan kasus Novel dianggap menunda waktu.

"Mestinya Presiden lebih mementingkan pemberantasan korupsi dalam bentuk penguatan KPK yang tercermin salah satunya TGPF Novel. Presiden tidak boleh menunda-nunda menunggu polisi menyerah. Dengan menunda-nunda maka bukti-bukti kejahatan terhadap Novel akan makin sulit ditemukan," ujar Boyamin.

Jokowi kalah tanggap daripada SBY

Menurut dia, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lebih berani dalam mengambil tindakan ketika Novel ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dalam kasus pencuri sarang burung walet.

Para pegiat antikorupsi yakin penangkapan Novel merupakan kriminalisasi karena KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang saat itu calon tunggal Kapolri sebagai tersangka perkara dugaan korupsi.

Peristiwa yang dituduhkan kepada Novel itu terjadi saat Novel baru empat hari menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

Pada 18 Februari 2004, anak buahnya menganiaya tersangka pencuri sarang burung walet.

Baca juga : Samad: Tanpa TGPF, Kasus Novel Baswedan Tak Akan Terungkap

Saat itu, Novel tidak ada di tempat kejadian perkara. Namun, belakangan, dia disalahkan karena dianggap bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya.

Ketegangan antara KPK dan Polri dalam kasus Novel sempat mereda saat SBY yang saat itu menjabat Presiden menyatakan bahwa penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat dalam hal waktu dan cara.

Berkas perkara Novel kemudian digantung. Namun, SBY tak memastikan Novel bebas dari jerat hukum. Boyamin menilai, Jokowi kurang berani seperti SBY.

"Betul, Jokowi kurang berani dan hanya bermain tataran retorika. Yang dibutuhkan bukan sekedar membiayai perawatan mata Novel, tapi sebagai Presiden harus lebih berani melindungi warga negara, apalagi warga negara yang berani berantas korupsi seperti Novel," ujar Boyamin.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com