Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi BNPB, Kebakaran Hutan Akan Meningkat Selama Pilkada 2018

Kompas.com - 23/02/2018, 20:01 WIB
Moh. Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun politik atau saat Pilkada 2018 akan meningkat.

"Tahun ini ancaman kebakaran hutan dan lahan akan meningkat karena 171 pilkada serentak akan digelar," kata Sutopo di kantor BNPB, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Pernyataan Sutopo tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, pada Pilkada 2015 yang digelar di 269 daerah juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang hebat.

"Saat itu kebakaran hutan meluas, apalagi saat itu terjadi El Nino," kata Sutopo.

(Baca juga: Presiden: Aturan Masih Sama, Ada Kebakaran Hutan Saya Copot!)

Alasannya, kata dia, pejabat yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penjabat sementara selama pilkada tak berani mengambil keputusan dengan cepat, misalnya langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Biasanya pelaksana tugas (plt) gubernur, bupati/wali kota tak berani cepat untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Ini pasti akan berpengaruh," ujar Sutopo.

Apalagi, kata dia, hutan dan lahan yang kebakaran tersebut merupakan daerah perbatasan yang biasanya lemah pengawasan.

"Biasanya daerah-daerah yang dibakar adalah daerah perbatasan, baik perbatasan provinsi/kabupaten/kota karena daerah perbatasan lemah pengawasannya," ucap Sutopo.

Untuk itu, tahun ini, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menginstruksikan kepala daerah tak ragu-ragu menangani kasus kebakaran hutan yang terjadi.

"Belajar pengalaman kita koordinasi dengan Kemendagri, agar plt kepala daerah tidak ragu-ragu. Pengalaman penangan karhtula 2016 akan kita gelar di seluruh Indonesia," kata dia.

Kompas TV Dari Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru, terpantau 8 titik panas di 5 kabupaten dan kota di Riau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com