Kompas.com - 23/02/2018, 20:01 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun politik atau saat Pilkada 2018 akan meningkat.

"Tahun ini ancaman kebakaran hutan dan lahan akan meningkat karena 171 pilkada serentak akan digelar," kata Sutopo di kantor BNPB, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Pernyataan Sutopo tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, pada Pilkada 2015 yang digelar di 269 daerah juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang hebat.

"Saat itu kebakaran hutan meluas, apalagi saat itu terjadi El Nino," kata Sutopo.

(Baca juga: Presiden: Aturan Masih Sama, Ada Kebakaran Hutan Saya Copot!)

Alasannya, kata dia, pejabat yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penjabat sementara selama pilkada tak berani mengambil keputusan dengan cepat, misalnya langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Biasanya pelaksana tugas (plt) gubernur, bupati/wali kota tak berani cepat untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Ini pasti akan berpengaruh," ujar Sutopo.

Apalagi, kata dia, hutan dan lahan yang kebakaran tersebut merupakan daerah perbatasan yang biasanya lemah pengawasan.

"Biasanya daerah-daerah yang dibakar adalah daerah perbatasan, baik perbatasan provinsi/kabupaten/kota karena daerah perbatasan lemah pengawasannya," ucap Sutopo.

Untuk itu, tahun ini, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menginstruksikan kepala daerah tak ragu-ragu menangani kasus kebakaran hutan yang terjadi.

"Belajar pengalaman kita koordinasi dengan Kemendagri, agar plt kepala daerah tidak ragu-ragu. Pengalaman penangan karhtula 2016 akan kita gelar di seluruh Indonesia," kata dia.

Kompas TV Dari Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru, terpantau 8 titik panas di 5 kabupaten dan kota di Riau.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.