Wiranto Minta Pemerintah Jangan Didesak-desak Soal TGPF Novel Baswedan

Kompas.com - 23/02/2018, 18:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto usai rapat di kantornya, Jumat (23/2/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto usai rapat di kantornya, Jumat (23/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar pemerintah tidak didesak soal pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyerukan kembali agar pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, membentuk TGPF kasus Novel.

Wiranto mengatakan, terkait hal ini pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat.

"Enggak ada desakan ya, pemerintah itu enggak usah didesak-desak, pemerintah itu dalam melaksanakan tugasnya selalu konstruktif, selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat," kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Wiranto menyampaikan hal tersebut seusai rapat dengan jajaran Kompolnas. Dia menepis dalam rapat tersebut pihaknya membahas masalah kasus Novel.

(Baca juga: Usai Rapat dengan Wiranto, Sekretaris Kompolnas Menghindar Saat Ditanyai Kasus Novel)

Wiranto yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas itu enggan memberikan tanggapan seputar kasus Novel. Namun, dia mengucap syukur atas kembalinya Novel ke Tanah Air.

"Biar saja ya pulang, biar saja, enggak ada masalah. Alhamdulilah sudah sembuh dari sakitnya, bisa bertugas juga alhamdulilah, kita syukuri saja begitu. Enggak usah kita negatif thinking, enggak usah kita ributkan," ujar Wiranto.

Sejumlah pihak sebelumnya menyerukan agar pemerintah membentuk tim TGPF kasus Novel. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di gedung KPK, Kamis (22/2/2018), menyatakan, dia meyakini TGPF satu-satunya jalan untuk menemukan pelakunya.

Jika tidak, maka kasus Novel tidak akan pernah terungkap sebagaimana kasus-kasus penyerangan terhadap karyawan KPK dan aktivis antikorupsi yang sebelumnya pernah terjadi yang tidak pernah terungkap.

(Baca juga: Kalau Polri Tak Bisa, Ya Harus Bentuk TGPF Kasus Novel)

"Saya tidak yakin kalau tidak membentuk TGPF, maka kasus Novel ini berlalu begitu saja. Tidak pernah ditemukan pelakunya seperti pegawai dan aktivis lainnya yang mengalami seperti Novel," tegasnya.

 

Melengkapi Polri

Sementara itu, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengatakan bahwa pembentukan TGPF itu akan bisa melengkapi kerja penyidikan Polri dalam mengungkap kasus Novel.

"Kalau memang TGPF itu dibuat oleh Presiden saya kira itu langkah baik," kata Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Karena itu, kata Amiruddin, pembentukan TGPF sebaiknya segera dilakukan. Dengan demikian, TGPF itu bisa bekerja beriringan dengan Polri mengungkap dalang di balik teror kepada Novel Baswedan.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan meyakini Polri mampu menuntaskan kasus kekerasan yang dialami oleh Novel.

(Baca juga: Wakil Ketua DPR Usulkan Pemerintah Bentuk TGPF Kasus Novel Baswedan)

Namun, jika Polri tak juga menemukan titik terang atas kasus tersebut, Zulkifli menilai pemerintah perlu membentuk TGPF seperti yang diminta oleh kalangan masyarakat sipil.

"Saya percaya polisi kita masih bisa selesaikan ini. Tapi kalau tidak ya harus buat tim (TGPF) itu. Apa boleh buat? Kalau bisa kan bagus polisi selesaikan, kalau tidak ya...sudah hampir satu tahun," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, kewenangan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Sebab, menurutnya, presiden sendiri yang menyatakan bahwa penanganan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan ada di tangan Polri.

"Banyak usulan tentang TGPF yang disampaikan pada KPK. Seluruh usulan tersebut mengatakan agar Presiden membentuk TGPF. Namun, seperti yang kita ketahui, dalam beberapa hari ini Presiden mengatakan penanganan masih di Polri," kata Febri, lewat keterangan tertulis, Kamis (22/2/2018).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X