Wiranto: Kasus Penyerangan Pemuka Agama Picu Merebaknya Isu SARA

Kompas.com - 23/02/2018, 14:42 WIB
Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto usai rapat di kantornya, Jumat (23/2/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusMentri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto usai rapat di kantornya, Jumat (23/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan tokoh agama.

Dia juga meminta aparat bertindak keras terhadap para pelakunya, baik yang didalangi perorangan ataupun kelompok.

"Maka siapapun juga apakah perorangan atau kelompok, bahwa pemerintah akan bertindak tegas, aparat keamanan diminta untuk bertindak tegas sekeras-kerasnya, memberikan tindakan itu," kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Wiranto menyatakan, pemerintah akan membongkar jika dalangnya berasal dari kelompok tertentu.


Dia menganggap pelaku penyerangan tokoh agama sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab terhadap misi kebangsaan.

(Baca juga: Perintah Menko Polhukam, Counter Attack 2 Juta Serangan Siber Per Hari)

"Tindakan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Tindakan itu tindakan yang bisa mengundang konflik di masyarakat. Perbuatan itu bisa mengundang ketidakamanan masyarakat," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, kasus penyerangan ke tokoh agama bisa memicu merebaknya isu SARA. Hal tersebut dinilai berbahaya mengingat bisa mengganggu jalannya pemilu atau pilkada yang akan datang.

"Pemilu dan pilkada ini milik kita bersama, keberhasilan pilkada suksesnya bangsa ini melaksanakan demokrasi, kegagalan pilkada dan pemilu, kegagalan bangsa Indonesia," ujar Wiranto.

"Maka siapapun dia yang menciderai itu mengganggu itu, mencoba menggagalkan itu, dia adalah berkhianat kepada kepentingan bangsa, siapapun dia, saya minta ditindak dengan tegas, keras, dengan hukum yang berlaku," ujar mantan Panglima ABRI itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

Nasional
Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Nasional
Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X