Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kasus Penyerangan Pemuka Agama Picu Merebaknya Isu SARA

Kompas.com - 23/02/2018, 14:42 WIB
Robertus Belarminus,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan tokoh agama.

Dia juga meminta aparat bertindak keras terhadap para pelakunya, baik yang didalangi perorangan ataupun kelompok.

"Maka siapapun juga apakah perorangan atau kelompok, bahwa pemerintah akan bertindak tegas, aparat keamanan diminta untuk bertindak tegas sekeras-kerasnya, memberikan tindakan itu," kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Wiranto menyatakan, pemerintah akan membongkar jika dalangnya berasal dari kelompok tertentu.

Dia menganggap pelaku penyerangan tokoh agama sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab terhadap misi kebangsaan.

(Baca juga: Perintah Menko Polhukam, Counter Attack 2 Juta Serangan Siber Per Hari)

"Tindakan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Tindakan itu tindakan yang bisa mengundang konflik di masyarakat. Perbuatan itu bisa mengundang ketidakamanan masyarakat," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, kasus penyerangan ke tokoh agama bisa memicu merebaknya isu SARA. Hal tersebut dinilai berbahaya mengingat bisa mengganggu jalannya pemilu atau pilkada yang akan datang.

"Pemilu dan pilkada ini milik kita bersama, keberhasilan pilkada suksesnya bangsa ini melaksanakan demokrasi, kegagalan pilkada dan pemilu, kegagalan bangsa Indonesia," ujar Wiranto.

"Maka siapapun dia yang menciderai itu mengganggu itu, mencoba menggagalkan itu, dia adalah berkhianat kepada kepentingan bangsa, siapapun dia, saya minta ditindak dengan tegas, keras, dengan hukum yang berlaku," ujar mantan Panglima ABRI itu.

Kompas TV Semua kepala daerah mengikuti rapat koordinasi penanggulangan terorisme radikalisme dan bencana alam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com