Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Duga Ada yang Hendak Ambil Untung dari Isu Penyerangan Pemuka Agama

Kompas.com - 23/02/2018, 11:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kasus penyerangan terhadap pemuka agama yang marak terjadi belakangan terlihat seperti rekayasa.

Masalahnya, kemunculannya seperti pola yang terus berulang, pelakunya adalah orang yang diduga gangguan jiwa dan targetnya adalah pemuka agama.

"YLBHI melihat indikasi bahwa ini adalah rekayasa dan bagian dari sebuah operasi sebagaimana isu atau stigma komunis yang dihembus-hembuskan terus," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur kepada Kompas.com, Jumat (23/2/2018).

Isnur mempertanyakan mengapa belakangan, hampir secara bersamaan, orang gila disorot menjadi pelaku kriminal.

Di media sosial, isu ini menjadi liar. Muncul berbagai hoaks adanya penyerangan ulama oleh orang dengan gangguan jiwa. Namun, setelah dicek, peristiwa itu tidak ada.

(Baca juga: Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?)

Bahkan, sejumlah postingan mengangkat seolah Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi dalang di baliknya.

"YLBHI menduga ada yang hendak mengambil keuntungan dari rekayasa atau operasi ini," kata Isnur.

Oleh karena itu, Isnur menuntut pemerintah, khususnya kepolisian, untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya.

Masyarakat berhak mengetahui siapa atau apa yang melatarbelakangi santernya isu tersebut. Informasi yang tidak terang, kata Isnur, akan mudah dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat.

"Supaya masyarakat tidak jadi korban rekayasa politik, mendapatkan rasa takut, dan juga terancam terpecah belah," kata Isnur.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono mengatakan, sejak Desember 2017, ada 21 kasus yang dilaporkan yang berkaitan dengan serangan pemuka agama.

Sebagian besar di antaranya, yakni 13 kasus, terjadi di Jawa Barat. Namun, setelah didalami, penyerangan terhadap pemuka agama yang benar-benar terjadi hanya dua kasus.

Selebihnya, ada kasus yang direkayasa dan juga hanya kabar bohong di media sosial.

(Baca juga: Polri Sudah Kantongi Akun Penyebar Hoaks Soal Penyerangan Pemuka Agama)

Ari menganggap isu tersebut sengaja digoreng oleh orang-orang yang ingin memecah belah Indonesia.

Mereka menyebarkan kabar hoaks dan ujaran kebencian sehingga masyarakat terprovokasi.

"Agenda setting dari sutradara isu ini agar seolah-olah Indonesia sedang dalam kondisi berbahaya,” kata Ari.

Berita bohong itu disebar melalui berbagai jejaring sosial, mulai dari bentuk artikel di platform Facebook, Google+, Youtube, hingga pemberitaan di media massa.

Ari memastikan pihaknya akan membidik akun-akun media sosial yang menyebarkan berita bohong soal itu.

“Adapun akun-akun yang membahas hal tersebut dimotori oleh beberapa akun yang sudah dikantongi oleh Polri. Jadi, siap-siap saja jika masih terus menyebarkan hoaks seperti itu,” kata Ari.

Kompas TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan jajarannya untuk melindungi pemuka agama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com