Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Kompas.com - 23/02/2018, 09:40 WIB
Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan santri di Pondok Pesantren Darunahdlatain Nahdlatul Wathan yang berada di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (23/11/201. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan santri di Pondok Pesantren Darunahdlatain Nahdlatul Wathan yang berada di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (23/11/201.

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus melakukan perbaikan di sektor ekonomi kerakyatan.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Ekonomi DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menanggapi hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang menyatakan elektabilitas Jokowi menurun karena masalah ekonomi.

"Kami tidak mau berburuk sangka terhadap hasil survei seperti itu, tetapi kami jadikan masukan untuk melakukan koreksi kebijakan, koreksi implementasi. Menjadi pelecut agar Pak Presiden bekerja lebih baik dengan programnya," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Jumat (23/2/2018).

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (25/10/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017)
Hendrawan mengatakan, PDI-P akan terlebih dahulu mempelajari secara utuh hasil survei tersebut untuk kemudian memberikan masukan yang konkret kepada Presiden.

"Tentu dengan catatan, surveinya bukan survei abal-abal karena sekarang banyak survei pesanan," kata Hendrawan.

Anggota Komisi XI DPR ini mengakui, program ekonomi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat memang belum berjalan optimal. Akibatnya, masyarakat merasa tidak puas.

Oleh karena itu, efektivitas dari program ekonomi kerakyatan, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan, harus lebih dioptimalkan.

"Itu sebabnya dalam rapat di Komisi XI, kami selalu tekankan agar basis kebijakan harus data yang akurat, kemudian pemerintah harus menjamin program sosial benar-benar tepat sasaran," kata Hendrawan.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun, Tokoh Lain Naik

"Ini kan masalahnya programnya bagus, tetapi belum dirasakan bagusnya oleh masyarakat luas. Nah, ini akan kami koreksi terus, kami perbaiki terus," tambahnya.

Survei Median yang dilakukan 1-9 Februari 2018 menunjukkan elektabilitas Jokowi mengalami penurunan.

Responden yang memilih Jokowi hanya 35 persen.

Padahal, pada survei Oktober 2017, elektabilitas Jokowi masih di angka 36,2 persen. Lalu, pada survei sebelumnya, April 2017, elektabilitas Jokowi masih mencapai 36,9 persen.

"Suara Jokowi secara konsisten mengalami penurunan tipis dari bulan ke bulan," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Rico menyebutkan, menurunnya elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor ekonomi ini juga diukur melalui survei.

Baca juga: Kartu Kuning Juga Dinilai sebagai Peringatan bagi Elektabilitas Jokowi

Pada survei Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

Dalam survei di bulan ini, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi. Kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Masih berdasarkan survei Median, masalah ekonomi juga menjadi masalah yang paling meresahkan publik. Kesenjangan ekonomi Indonesia menjadi hal yang paling banyak dikhawatirkan responden (15,6 persen). Selanjutnya, responden juga mengaku resah dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi (13,1 persen) dan tarif listrik yang tinggi (9,7 persen).

"Tema kesulitan ekonomi, tema naiknya barang-barang pokok, tema mahalnya harga listrik itu adalah tema yang konsisten yang publik menganggap Pak Jokowi belum berhasil menyelesaikan masalah itu," ujar Rico.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X