Kompas.com - 23/02/2018, 07:25 WIB
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 14 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KRISTIANTO PURNOMOKomandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 14 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat merupakan salah satu partai papan atas Tanah Air. Pertama kali ikut pemilu pada 2004, partai ini mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada Pemilu 2019, Demokrat mendapatkan nomor urut 14. Mendapat nomor urut terakhir, Demokrat akan bersaing memperebutkan suara masyarakat dengan 13 parpol peserta pemilu lainnya.

Bicara soal Demokrat tidak bisa dilepaskan dari sosok ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Absen di KPU, SBY Percayakan Pengambilan Nomor Demokrat kepada AHY dan Ibas

Bahkan, ketika pesona SBY sudah memudar, kini mulai dimunculkan figur putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.

Berikut profil dan perjalanan singkat Partai Demokrat yang dirangkum Kompas.com:

Sejarah

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejak awal pembentukannya, Partai Demokrat memang ditujukan untuk membawa SBY menjadi presiden.

Dikutip dari demokrat.or.id, Partai Demokrat didirikan atas inisiatif SBY karena terilhami oleh kekalahannya pada pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil poling publik, SBY memiliki popularitas yang cukup tinggi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan terkait penetapan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partainya di Jakarta, Minggu (7/1). Partai Demokrat secara resmi mengumumkan 17 pasangan bakal cagub-cawagub dalam pilkada 2018 dimana 14 orang dari 17 pasangan tersebut merupakan kadernya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/18.Akbar Nugroho Gumay Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan terkait penetapan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partainya di Jakarta, Minggu (7/1). Partai Demokrat secara resmi mengumumkan 17 pasangan bakal cagub-cawagub dalam pilkada 2018 dimana 14 orang dari 17 pasangan tersebut merupakan kadernya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/18.
Akhirnya, pada tanggal 12 Agustus 2001, diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di Apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara maraton setiap hari.

Baca juga: Agus Yudhoyono Berharap Target Suara Demokrat di Pemilu 2019 Lebih dari 15 Persen

Tim itu terdiri dari Vence Rumangkang, A Yani Wahid (Alm), Achmad Kurnia, Adhyaksa Dault, Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafei.

Pada 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan, di hadapan notaris Aswendi Kamuli, SH, 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akta Pendirian.

Sebanyak 53 orang selebihnya tidak hadir, tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang.

Subur Budhisantoso dipercaya sebagai ketua umum pertama Partai Demokrat. Sementara posisi sekjen diserahkan kepada Irsan Tandjung.

Pada 10 September 2001 pukul 10.00 WIB, Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Pemilu 2004

Cita-cita Demokrat untuk membawa SBY menjadi presiden tercapai dengan mulus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X