Hanura dan Kepercayaan Diri Hadapi Pemilu 2019

Kompas.com - 23/02/2018, 06:43 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali menjadi peserta Pemilu 2019. Dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini, Hanura mendapatkan nomor urut 13.

Meski baru dua kali mengikuti pemilu, Hanura menetapkan target perolehan kursi di DPR yang cukup tinggi.

Bahkan, Ketua Umum Oesman Sapta Odang mengusulkan Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto sebagai calon wakil presiden.

Kepercayaan diri Hanura tak lepas dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan.

Sejarah

Berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak bisa dilepaskan dari sosok Jenderal (Purn) Wiranto.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Baca juga: Survei Median: Konstituen Golkar, PPP dan Hanura Pilih Prabowo dibanding Jokowi

Wiranto terjun ke dunia politik setelah pensiun dari dinas kemiliteran.

Pada 13-14 November 2006, Wiranto bersama sejumlah tokoh nasional mulai merintis berdirinya partai politik.

Dikutip dari partaihanura.or.id, forum tersebut menghasilkan delapan kesepakatan. Salah satunya, memuat kritik atas kinerja pemerintah saat itu yang dinilai belum berhasil mewujudkan amanat UUD 1945.

Kesepakatan itu juga menyebutkan, dengan memerhatikan kinerja pemerintahan, maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.

Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik Hanura. Deklarasi Hanura diselenggarakan pada 21 Desember 2006 di Jakarta.

Baca juga: Oesman Sapta Usulkan Wiranto sebagai Cawapres Jokowi dari Hanura

Komposisi dewan pendiri saat itu antara lain Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X