Hanura dan Kepercayaan Diri Hadapi Pemilu 2019 - Kompas.com

Hanura dan Kepercayaan Diri Hadapi Pemilu 2019

Kompas.com - 23/02/2018, 06:43 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali menjadi peserta Pemilu 2019. Dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini, Hanura mendapatkan nomor urut 13.

Meski baru dua kali mengikuti pemilu, Hanura menetapkan target perolehan kursi di DPR yang cukup tinggi.

Bahkan, Ketua Umum Oesman Sapta Odang mengusulkan Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto sebagai calon wakil presiden.

Kepercayaan diri Hanura tak lepas dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan.

Sejarah

Berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak bisa dilepaskan dari sosok Jenderal (Purn) Wiranto.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Baca juga: Survei Median: Konstituen Golkar, PPP dan Hanura Pilih Prabowo dibanding Jokowi

Wiranto terjun ke dunia politik setelah pensiun dari dinas kemiliteran.

Pada 13-14 November 2006, Wiranto bersama sejumlah tokoh nasional mulai merintis berdirinya partai politik.

Dikutip dari partaihanura.or.id, forum tersebut menghasilkan delapan kesepakatan. Salah satunya, memuat kritik atas kinerja pemerintah saat itu yang dinilai belum berhasil mewujudkan amanat UUD 1945.

Kesepakatan itu juga menyebutkan, dengan memerhatikan kinerja pemerintahan, maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.

Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik Hanura. Deklarasi Hanura diselenggarakan pada 21 Desember 2006 di Jakarta.

Baca juga: Oesman Sapta Usulkan Wiranto sebagai Cawapres Jokowi dari Hanura

Komposisi dewan pendiri saat itu antara lain Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS.

Selain itu ada pula Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, dan Dr. Teguh Samudra.

Kiprah di pemilu

2009

Partai Hanura pertama kali mengikuti pemilu pada 2009. Pada pemilu perdananya itu, Partai Hanura mendapatkan suara sebanyak 3.922.870 (3,8 persen) dan 18 kursi di DPR.

Setelah Pemilu Legislatif 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres.

Wiranto menjadi cawapres yang diusung oleh Golkar dan Hanura. Namun, pasangan ini kalah bersaing dengan pasangan SBY-Boediono.

2014

Pada Pemilu Legislatif 2014, Partai Hanura mendapat 6.579.498 suara sah nasional dan 16 kursi di DPR.

Pada tahun yang sama, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan pemilih MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Baca juga: Pasek: Kader Hanura yang Ragu Silahkan Balik, Kita Ini Pemaaf

Namun, rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam Pemilu 2014.

Setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2014, Wiranto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada reshuffle Kabinet Kerja kedua menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Atas alasan ingin fokus bekerja sebagai menteri dan tak ingin rangkap jabatan, Wiranto menyerahkan kepemimpinan Hanura kepada Oesman Sapta Odang.

Target di 2019

Pada Pemilu 2019, partai dengan nomor urut 13 itu menargetkan 81 kursi di DPR.

Hal itu merupakan salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura yang diselenggarakan di Kuta, Bali, 4-5 Agustus 2017.

"Target optimum adalah 81 kursi atau equal dengan 14,09 persen," kata Ketua Komisi B Rapimnas Partai Hanura, Saiful Nur Maza dalam Rapimnas di Kuta, Bali, Sabtu (5/8/2017).

Target 81 kursi tersebut merupakan target optimal Hanura. Sedangkan target mediumnya adalah 51 kursi atau setara 8,87 persen suara.

Partai Hanura juga telah mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju pada Pemilu Presiden 2019.

Deklarasi dukungan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura di Kuta, Bali, Juma (4/8/2017). Acara tersebut juga dihadiri oleh Jokowi.

Sementara itu, Oesman mengusulkan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Oesman Sapta dalam sambutannya pada acara syukuran lolosnya Partai Hanura sebagai peserta Pemilu 2019.

"Dari pandangan dan komitmen saya, sudah pantas saya mengatakan Pak Wiranto adalah calon saya menjadi wakil presiden," kata Oesman Sapta di kediaman pribadinya, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Close Ads X