Hanura dan Kepercayaan Diri Hadapi Pemilu 2019

Kompas.com - 23/02/2018, 06:43 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali menjadi peserta Pemilu 2019. Dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini, Hanura mendapatkan nomor urut 13.

Meski baru dua kali mengikuti pemilu, Hanura menetapkan target perolehan kursi di DPR yang cukup tinggi.

Bahkan, Ketua Umum Oesman Sapta Odang mengusulkan Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto sebagai calon wakil presiden.

Kepercayaan diri Hanura tak lepas dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan.


Sejarah

Berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak bisa dilepaskan dari sosok Jenderal (Purn) Wiranto.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Baca juga: Survei Median: Konstituen Golkar, PPP dan Hanura Pilih Prabowo dibanding Jokowi

Wiranto terjun ke dunia politik setelah pensiun dari dinas kemiliteran.

Pada 13-14 November 2006, Wiranto bersama sejumlah tokoh nasional mulai merintis berdirinya partai politik.

Dikutip dari partaihanura.or.id, forum tersebut menghasilkan delapan kesepakatan. Salah satunya, memuat kritik atas kinerja pemerintah saat itu yang dinilai belum berhasil mewujudkan amanat UUD 1945.

Kesepakatan itu juga menyebutkan, dengan memerhatikan kinerja pemerintahan, maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X