Tak Hanya Legislasi, Fungsi Pengawasan DPR Juga Dianggap Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya soal kinerja legislasi DPR RI yang dianggap buruk, kinerja pengawasan DPR pun dianggap tak kalah buruknya.

Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono mengatakan, para wakil rakyat tersebut tak awas atas terjadinya sejumlah peristiwa yang menonjol dan berdampak luas di Tanah Air.

"Pengawasan terhadap kasus yang terjadi, DPR jusru tak hadir dan bersembunyi. Sikap DPR tak tampak secara kelembagaan atau komisi, hanya respons perseorangan yang tidak mengikat yang terlihat," kata Djadijono di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Padahal, kata dia, seharusnya DPR memprioritaskan pengawasan melalui rapat dengan pemerintah. Pengawasan itu terutama terhadap kasus-kasus yang terjadi dan cukup menyita perhatian publik.

"DPR sebagai wakil rakyat yang harusnya kerja 24 jam. Seharusnya bisa dong minimal, kalau ada kejadian luar biasa, DPR prioritaskan itu daripada bahas yang lain," kata Djadijono.

"Harusnya DPR bisa ambil sikap cepat, tegas, jangan hanya ambil sikap cepat dan tegas untuk perlindungan diri," tuturnya.

(Baca juga: UU MD3 Dianggap Jadi Contoh Buruknya Kualitas Legislasi DPR)

Djadijono pun membeberkan sejumlah peristiwa yang lalai diawasi oleh DPR RI. Pertama, pada kasus wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Fenomena itu pertama kali terungkap bukan karena pengawasan DPR RI.

Adapun fenomena memprihatinkan di Asmat terungkap setelah ada masyarakat yang melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Padahal, pada 30 Oktober 2017 sampai 3 November 2017, Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Bahkan, DPR tidak diketahui menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait yang membidangi persoalan tersebut.

"DPR punya tim pemantau otonomi khusus Papua, DIY, Aceh. Tapi tim pemantau tak menemukan itu, yang menemukan justru masyarakat, kenapa tak menemukan?," ujar Djadijono.

"Ternyata Komisi VIII tak menemukan karena mereka hanya melakukan rapat di kantor Gubernur, tak turun ke kapubaten-kabupaten. Padahal kunker harusnya ke kabupaten," ujar dia.

Kedua, pada kasus harga beras tinggi. Pemerintah menilai untuk menekan harga beras yang tinggi, maka produksi gabah harus dinaikkan.

Sayangnya hal itu butuh waktu yang lama. Solusi jangka pendek pun diambil dengan impor 500.000 ton beras.

"Kebijakan impor itu pun ditentang DPR Komisi IV dan VI. Tapi jalan keluarnya bagaimana? Cara mengatasinya dan menurunkan harga beras tak diberikan DPR," ucap Djadijono.

Ketiga, dalam kasus terjadinya penganiayaan tokoh agama dan penyerangan tempat ibadah. DPR RI dalam hal ini Komisi I dan III serta VIII justru tak terlihat melakukan rapat dengan aparat terkait mencari solusi persoalan itu.

"Menurut pantauan Formappi dari rapat kerja dan RDP, tak ditemukan secara khusus rapat yang membahas, bagaimana mengatasi, menemukan sebab penganiayaan tokoh agama itu," kata dia.

Keempat, dalam kasus kecelakaan kerja di sektor infrastruktur yang menimbulkan korban. Pemerintah memang telah membentuk komite keselamatan konstruksi, namun komite dibentuk setelah kecelakaan konstruksi masih terjadi.

"DPR Komisi V justru tak ada rapat dengan Kementerian PU, membahas bagaimana mengurangi kecelakaan kerja itu. Padahal pemerintah sendiri sudah punya kebijakan. Nah DPR tak memberikan respons cukup positif," kata dia.