Tak Hanya Legislasi, Fungsi Pengawasan DPR Juga Dianggap Buruk

Kompas.com - 22/02/2018, 20:42 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya soal kinerja legislasi DPR RI yang dianggap buruk, kinerja pengawasan DPR pun dianggap tak kalah buruknya.

Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono mengatakan, para wakil rakyat tersebut tak awas atas terjadinya sejumlah peristiwa yang menonjol dan berdampak luas di Tanah Air.

"Pengawasan terhadap kasus yang terjadi, DPR jusru tak hadir dan bersembunyi. Sikap DPR tak tampak secara kelembagaan atau komisi, hanya respons perseorangan yang tidak mengikat yang terlihat," kata Djadijono di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Padahal, kata dia, seharusnya DPR memprioritaskan pengawasan melalui rapat dengan pemerintah. Pengawasan itu terutama terhadap kasus-kasus yang terjadi dan cukup menyita perhatian publik.

"DPR sebagai wakil rakyat yang harusnya kerja 24 jam. Seharusnya bisa dong minimal, kalau ada kejadian luar biasa, DPR prioritaskan itu daripada bahas yang lain," kata Djadijono.

"Harusnya DPR bisa ambil sikap cepat, tegas, jangan hanya ambil sikap cepat dan tegas untuk perlindungan diri," tuturnya.

(Baca juga: UU MD3 Dianggap Jadi Contoh Buruknya Kualitas Legislasi DPR)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djadijono pun membeberkan sejumlah peristiwa yang lalai diawasi oleh DPR RI. Pertama, pada kasus wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Fenomena itu pertama kali terungkap bukan karena pengawasan DPR RI.

Adapun fenomena memprihatinkan di Asmat terungkap setelah ada masyarakat yang melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Padahal, pada 30 Oktober 2017 sampai 3 November 2017, Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Bahkan, DPR tidak diketahui menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait yang membidangi persoalan tersebut.

"DPR punya tim pemantau otonomi khusus Papua, DIY, Aceh. Tapi tim pemantau tak menemukan itu, yang menemukan justru masyarakat, kenapa tak menemukan?," ujar Djadijono.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.