Tak Hanya Legislasi, Fungsi Pengawasan DPR Juga Dianggap Buruk

Kompas.com - 22/02/2018, 20:42 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya soal kinerja legislasi DPR RI yang dianggap buruk, kinerja pengawasan DPR pun dianggap tak kalah buruknya.

Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) M Djadijono mengatakan, para wakil rakyat tersebut tak awas atas terjadinya sejumlah peristiwa yang menonjol dan berdampak luas di Tanah Air.

"Pengawasan terhadap kasus yang terjadi, DPR jusru tak hadir dan bersembunyi. Sikap DPR tak tampak secara kelembagaan atau komisi, hanya respons perseorangan yang tidak mengikat yang terlihat," kata Djadijono di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Padahal, kata dia, seharusnya DPR memprioritaskan pengawasan melalui rapat dengan pemerintah. Pengawasan itu terutama terhadap kasus-kasus yang terjadi dan cukup menyita perhatian publik.


"DPR sebagai wakil rakyat yang harusnya kerja 24 jam. Seharusnya bisa dong minimal, kalau ada kejadian luar biasa, DPR prioritaskan itu daripada bahas yang lain," kata Djadijono.

"Harusnya DPR bisa ambil sikap cepat, tegas, jangan hanya ambil sikap cepat dan tegas untuk perlindungan diri," tuturnya.

(Baca juga: UU MD3 Dianggap Jadi Contoh Buruknya Kualitas Legislasi DPR)

Djadijono pun membeberkan sejumlah peristiwa yang lalai diawasi oleh DPR RI. Pertama, pada kasus wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Fenomena itu pertama kali terungkap bukan karena pengawasan DPR RI.

Adapun fenomena memprihatinkan di Asmat terungkap setelah ada masyarakat yang melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Padahal, pada 30 Oktober 2017 sampai 3 November 2017, Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Bahkan, DPR tidak diketahui menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait yang membidangi persoalan tersebut.

"DPR punya tim pemantau otonomi khusus Papua, DIY, Aceh. Tapi tim pemantau tak menemukan itu, yang menemukan justru masyarakat, kenapa tak menemukan?," ujar Djadijono.

"Ternyata Komisi VIII tak menemukan karena mereka hanya melakukan rapat di kantor Gubernur, tak turun ke kapubaten-kabupaten. Padahal kunker harusnya ke kabupaten," ujar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X