UU MD3 Dianggap Jadi Contoh Buruknya Kualitas Legislasi DPR

Kompas.com - 22/02/2018, 18:42 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus mengatakan bahwa Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) adalah salah satu wujud dari buruknya kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR.

Padahal, UU MD3 adalah satu-satunya rancangan undang-undang yang berhasil dituntaskan dan disahkan DPR selama masa sidang III, yakni antara 9 Januari hingga 14 Februari 2018.

"Ada begitu banyak kritik dan protes yang disampaikan publik terkait subtansi perubahan Undang-Undang MD3," kata Lucius di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurut Lucius, buruknya kualitas hasil revisi UU MD3 itu tak lepas dari tata kelola pembahasannya yang kacau. Ini berbeda dari proses pembahasan RUU yang umumnya melibatkan publik.

"Menyimpang dari kebiasaan. Tak tampak sekali pun DPR melakukan kegiatan resmi untuk menerima masukan masyarakat sebagaimana mereka lalukan pada pembahasan RUU lain," kata dia.

(Baca juga: Formappi: Selama Masa Sidang III, DPR Hanya Sahkan UU MD3)

Menurut Lucius, DPR juga tak pernah terbuka menyampaikan naskah UU MD3 yang sedang dibahas saat masih menjadi RUU.

"Akibatnya publik tak pernah tahu isu-isu krusial yang dibahas oleh DPR, selain soal penambahan jumlah kursi pimpinan. Isu krusial ramai dibicarakan setelah memasuki fase-fase akhir," kata Lucius.

Karena itu, Lucius menganggap UU MD3 adalah tanda di mana DPR yang notabene adalah wakil rakyat justru berpaling dari rakyat.

"Proses RUU pembahasan yang tertutup sesungguhnya mengangkangi misi pembentukan legislasi yang merupakan kewenangan pokok DPR sebagai wakil rakyat," ucap Lucius.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X