Ujaran Kebencian, Pemerintah Dinilai Tak Berpihak Pada Kelompok Minoritas

Kompas.com - 22/02/2018, 18:31 WIB
Ilustrasi. ThinkstockIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Internasional menilai negara turut andil dalam pelanggaran HAM yang disebabkan oleh ujaran kebencian yang merebak pada 2017.

Sebab, menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, negara bukan melindungi korban tetapi ikut mendorong korban mengalah terhadap pelaku ujaran kebencian.

 

"Sayangnya sering kali pemerintah menunjukan keberpihakan, atau memaksa kelompok minoritas untuk mengalah," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dalam kasus diskusi di LBH Jakarta 2017 silam misalnya, sejumlah massa datang menentang acara diskusi publik karena dituding sebagai aksi mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunisme.

Namun, pihak keamanan justru membubarkan acara diskusi ketimbang menindak tegas kelompok yang menuding acara diskusi sebagai aksi bela PKI dan komunisme.

Baca juga : Maraknya Ujaran Kebencian Berkaitan Erat dengan Politik)

"Saya kira pendekatannya yang keliru. Tujuannya benar tetapi dalam praktiknya jauh dari standar HAM," kata Usman.

Tidak cuma itu, Usman juga menilai kegamangan aparat negara menindak retorika yang berisi kebencian terjadi pada isu lainnya seperti isu anti-Islam atau anti kelompok masyarakat trans gender.

Di Aceh misalnya, aparat keamanan merazia sejumlah salon di Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara pada Sabtu (27/1/2018).

Polisi lantas menangkap 12 waria dan memangkas rambut panjang para waria layaknya seorang pria.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Fajrimei A Gofar menilai bahwa persepsi pemerintah keliru menangani persoalan retorika kebencian tidak sepenuhnya benar.

Meski begitu ia juga menyayangkan aksi yang terjadi di Aceh atas razia Waria. Pemerintah, tutur dia, juga menaruh perhatian atas kasus tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Nasional
UPDATE: Bertambah 129,  Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

UPDATE: Bertambah 129, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

Nasional
Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X