Munawir Aziz
Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, Penulis Sejumlah Buku

Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, menulis buku Bapak Tionghoa Nusantara: Gus Dur, Politik Minoritas dan Strategi Kebudayaan (Kompas, 2020) dan Melawan Antisemitisme (forthcoming, 2020).

Tionghoa, Antara Sasaran Kebencian dan Ketimpangan Sosial

Kompas.com - 22/02/2018, 14:16 WIB
Ilustrasi warga Thionghoa KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi warga Thionghoa

Pada masa Orde Baru berkuasa, kebencian terhadap Tionghoa tidak kalah kejamnya. Soeharto menjadikan orang Tionghoa sebagai sapi perah ekonomi, untuk menarik sebanyak mungkin keuntungan dalam bisnis.

(Baca juga: Merayakan Imlek, Merenungi Semangat Kebangsaan)

Barulah ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden, kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa dicabut. Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut Instruksi Presiden terbitan Soeharto pada 1967, yang membatasi ruang gerak dan ekspresi kebudayaan orang Tionghoa.

Warisan kebencian

Sejarah panjang kebencian terhadap orang Tionghoa ternyata membekas dalam. Kebencian ini mudah dibangkitkan, baik dengan narasi-narasi politik yang dibungkus isu agama maupun kecemasan terhadap kelompok etnis.

Dari Survei Wahid Foundation (2017), muncul data betapa etnis Tionghoa menjadi kelompok yang dibenci. Survei ini merilis bahwa Tinghoa menjadi kelompok yang dibenci bersama non-muslim, komunis, LGBT, dan kelompok Yahudi. Melibatkan 1.520 responden, 59,9 persen responden survei tersebut memiliki kelompok yang dibenci.

Bahkan, dari 59,9 persen pihak yang menguatkan kebencian, 92,2 persen di antaranya tidak setuju bila anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat pemerintah di negeri ini. Lalu, 82,4 persen dari responden yang menyimpan kebencian itu menyatakan tidak rela jika anggota kelompok yang dibenci menjadi tetangga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terlihat, kebencian telah merasuki urat nadi dan pemikiran personal serta lingkungan keluarga, sehingga tidak membuka ruang bagi perbedaan di kehidupan sosial mereka. Kebencian telah menutup pintu gerbang dialog untuk sama-sama saling memahami.

Kebencian ini tentu saja sangat berbahaya jika terus direproduksi dan diwariskan, apalagi sebagai kepentingan politik. Padahal, pada awal kemerdekaan Indonesia, para pejuang dan pendiri bangsa, telah sepakat membangun negeri ini bagi semua golongan dan etnis.

LITBANG KOMPAS Persebaran Etnis Tionghoa di Indonesia

Soekarno menegaskan, Indonesia dibangun bukan hanya milik satu etnis. Pada pidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945, Soekarno mengungkap bahwa negeri ini didirikan bagi semua golongan dan lintas etnis.

“Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan—baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya—tetapi semua buat semua,” tegas Bung Karno di situ.

Di hadapan sidang tersebut, Bung Karno mengungkap bahwa kebangsaan kita tidak hanya untuk satu etnis.

“Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar suatu nationale staat”.

Mewariskan cinta, mengubur kebencian  

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.