TGPF Dianggap Dapat Lengkapi Kinerja Polri Ungkap Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 22/02/2018, 13:58 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya. ANTARA FOTO/Muhammad IqbalPenyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya.
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didesak untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) guna mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Menanggapi itu, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengatakan bahwa pembentukan TGPF itu akan bisa melengkapi kerja penyidikan Polri dalam mengungkap kasus Novel.

"Kalau memang TGPF itu dibuat oleh Presiden saya kira itu langkah baik," kata Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Karena itu, kata Amiruddin, pembentukan TGPF sebaiknya segera dilakukan. Dengan demikikian, TGPF itu bisa bekerja beriringan dengan Polri mengungkap dalang di balik teror kepada Novel Baswedan.

(Baca juga: Samad: Tanpa TGPF, Kasus Novel Baswedan Tak Akan Terungkap)

Presiden pun, kata Amiruddin, tak perlu menunggu sampai Polri menyerah menuntaskan kasus tersebut.

"Ya saya enggak pernah tahu ada polisi menyerah. TGPF itu akan bekerja baik kalau dia bersama, jadi tidak dalam konteks menyerah," ucap Amiruddin.

"Tentu akan bisa saling melengkapi itu. Nah kalau dua tim seperti itu kerja sama kan lebih bagus daripada sendiri. Itu kalau Presiden mau bentuk," kata dia.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Meski demikian, Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pembentukan TGPF itu kepada Presiden Jokowi.

"Kami mencermati proses ini. Nanti mau bagaimana ya kita lihat nanti. Ya kita tunggulah, jangan buru-buru. Mungkin butuh proses yang lain," kata dia.

(Baca juga: Soal TGPF Novel, KPK Sebut Otoritas Ada di Presiden)

Amiruddin juga mengaku, sampai saat ini pihaknya belum pernah berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Novel terkait pengungkapan kasusnya, termasuk pembentukan TGPF.

"Belum. Saya juga enggak tahu siapa kuasa hukumnya," ujar Amiruddin.

Meski sudah lebih dari 10 bulan pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum ditemukan.

Presiden Joko Widodo pun menegaskan bahwa saat ini belum ada pernyataan bahwa Polri menyerah untuk mengusut kasus itu. Jokowi masih percaya Polri bisa mengusut tuntas kasus penyerangan Novel.

Bahkan, Jokowi akan terus mengejar Kapolri untuk terus mengusut kasus ini dan menemukan pelaku yang menyiramkan air keras ke wajah Novel.

Soal desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus ini, Jokowi menegaskan akan diambil langkah lain jika Polri sudah menyerah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

Nasional
Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

Nasional
UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

Nasional
Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Nasional
MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

Nasional
Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Nasional
Polri: Anita Kolopaking 'Jembatan' Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Polri: Anita Kolopaking "Jembatan" Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Nasional
Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Nasional
BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

Nasional
Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Nasional
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X