Oesman Sapta Usulkan Wiranto sebagai Cawapres Jokowi dari Hanura

Kompas.com - 22/02/2018, 13:12 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengusulkan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Oesman Sapta dalam sambutannya di acara syukuran kelolosan Partai Hanura sebagai peserta Pemilu 2019.

"Dari pandangan dan komitmen saya, sudah pantas saya mengatakan Pak Wiranto adalah calon saya menjadi wakil presiden," kata Oesman Sapta di kediaman pribadinya, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/2/2018)

"Saudara, kenapa orang lain boleh, kenapa kita enggak boleh? Kita sebuah partai, berdiri saudara, nyatakan Pak Wiranto sebagai wapres," ujar pria yang akrab disapa OSO itu.

(Baca juga: Soal Cawapres, PDI-P Bakal Bahas dengan Partai Koalisi Pemerintah)

Acara syukuran Partai Hanura yang semula sepi mendadak riuh dengan teriakan "Wiranto Wakil Presiden" oleh para kader yang hadir.

Bahkan, OSO menginstruksikan seluruh kepengurusan hingga tingkat daerah memasang foto Wiranto di spanduk-spanduk sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi.

"Saudara tahu, saya tidak peduli saya ngomong apa, tapi jualan kita harus ada. Sekali bertempur tetap bertempur, semangat kita jaga. Saya perintahkan untuk memasang foto-foto Pak Wiranto di seluruh Indonesia sampai terpilih," ujar OSO.

(Baca juga: PDI-P Akan Ajak Partai Pendatang Baru Konsolidasi Soal Capres-Cawapres)

Partai Hanura telah mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju pada Pemilu Presiden 2019.

Deklarasi dukungan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura di Kuta, Bali, Juma (4/8/2017). Acara tersebut juga dihadiri oleh Jokowi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X