PPP, Tetap Bertahan di Tengah Terpaan Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai yang juga memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Tanah Air.

Pada era Orde Baru, bersama Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (sekarang PDI Perjuangan) menjadi tiga partai politik terbesar.

Sekian pemilu telah diikuti. Pada Pemilu 2019, partai yang dipimpin Rommahurmuziy ini mendapatkan nomor urut 10. 

Merunut sejarahnya, PPP pernah memiliki kisah pahit saat Orde Baru.

Baca juga: Arsul Sani: PPP Tak Ingin Ge-er Calonkan Ketum Jadi Cawapres Jokowi

Pada pemerintahan Presiden Soeharto, PPP pernah mengganti asas dan lambang partai akibat tekanan politik.

Dikutip dari situs ppp.or.id, awalnya PPP berasas Islam dan berlambangkan Ka'bah.

PPP didirikan pada 5 Januari 1973 dari penggabungan empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Penggabungan tersebut berawal dari deklarasi lima pimpinan empat partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR.

Para deklarator itu adalah Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama KH Idham Chalid, Ketua Umum Parmusi H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum PSII Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum Partai Islam Perti Haji Rusli Halil, dan Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR Haji Mayskur.

Baca juga: Wasekjen PPP: Hak Cak Imin Ngaku Didorong Jadi Cawapres Jokowi

Namun, pada Muktamar I 1984, PPP menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara resmi, PPP menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima.

Setelah Orde Baru tumbang dan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang partai Kabah.

Perubahan itu ditetapkan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998.

Meski kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa, tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala.