Dituntut 10 Tahun Penjara, Politisi PKS Anggap Jaksa Hanya Berasumsi

Kompas.com - 22/02/2018, 08:38 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia tak terima dituntut 10 tahun penjara.

Yudi menilai, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) hanya menggunakan asumsi untuk menghukum dirinya.

"Saya melihat jaksa dalam hal ini memberikan tuntutan, yang terjadi adalah semua berdasarkan asumsi. Tidak melihat fakta-fakta persidangan," ujar Yudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut Yudi, hampir sebagian besar saksi yang dihadirkan jaksa, memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.

Baca juga: Politisi PKS Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR itu menganggap, penerimaan uang kepdanya tidak bisa dibuktikan jaksa selama persidangan.

Yudi merasa namanya dicatut oleh orang lain terkait usulan program aspirasi berupa proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Bagi saya, kami mencari kebenaran dan keadilan. Ya saya merasa ringan karena saya Insya Allah satu sen pun saya tidak menikmati itu," kata Yudi.

Baca juga: Jaksa Tuntut Hak Politik Mantan Politisi PKS Yudi Widiana Dicabut

Yudi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa menuntut pencabutan hak politik Yudi selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Jaksa menilai Yudi telah terbukti menerima suap lebih dari Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Suap tersebut terkait usulan proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X