PKS, Partai Kader yang Tak Tergantung pada Satu Sosok

Kompas.com - 22/02/2018, 07:51 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 8 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KRISTIANTO PURNOMO Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 8 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 8.

Bersama 13 partai politik peserta pemilu lainnya, PKS akan bersaing memperebutkan suara pemilih.

PKS selama ini dikenal sebagai partai kader yang tidak bergantung pada sosok atau figur tertentu. Hal ini bisa dilihat dari pemegang tampuk kekuasaan di partai ini yang silih berganti secara periodik.

Sejak berdiri pada 1998, ada 6 kader yang secara bergantian menduduki posisi Presiden PKS.

Berikut adalah profil dan perjalanan PKS yang dirangkum Kompas.com:

Sejarah

Pada awal berdiri, PKS bernama Partai Keadilan (PK). Partai ini didirikan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Baca juga : Presiden PKS Minta Maaf atas Pengesahan Salah Satu Pasal UU MD3

Pembentukan PK dilakukan tak lama setelah KAMMI dan gerakan mahasiswa lain berhasil membuat Soeharto mundur dari tampuk kekuasaan pada 21 Mei 1998.

Kendati tokoh elite KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.

Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Nurmahmudi Ismail sebagai presiden pertamanya.

Pemilu 1999

Pada Pemilu 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional.

PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.

Baca juga : PKS Tawarkan 9 Capres dan Cawapres Hasil Penjaringan Internal ke Parpol

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum membuat partai ini harus mengganti nama.

Pada 2 Juli 2003, PK menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Pada tahun ini juga, Nurmahmudi Ismail ditawari jabatan Menteri Kehutanan
di Kabinet Persatuan Nasional bentukan Presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999.

Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid.

Pemilu 2004

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertarung di Pemilu 2004. Suara PKS meningkat pesat dengan meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34 persen dari total perolehan suara nasional.

PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X