Kompas.com - 22/02/2018, 06:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, banyak mantan terpidana kasus terorisme yang tidak diterima masyarakat ketika keluar dari penjara. 

Mereka dijauhi lingkungan sosial dan tak dipandang keberadaannya. Padahal, hal ini dapat memicu mantan napi teroris itu kembali berbuat hal yang sama.

Dari sekian banyak napi teroris, kata dia, tidak semuanya memiliki pola pikir radikal.

"Itu yang kami sentuh saat ini dan membuka akses. Jangan dimarjinalkan mereka. Nanti ada potensi kembali," ujar Suhardi di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Baca juga: Kepala BNPT Memastikan Akan Perjuangkan Hak Korban Terorisme

Suhardi mengatakan, dalam beberapa kasus, mantan napi teroris dipersulit dalam birokrasi, misalnya membuat e-KTP.

Oleh karena itu, ia mengimbau para kepala daerah jangan cuek dengan keberadaan mereka. Usai dibina di Dinas Sosial, Suhardi meminta para kepala daerah menjemput terduga teroris itu kembali ke rumah tinggalnya.

"Pantau di mana mereka tinggal, dengan siapa, sehingga ada kontrolnya," kata Suhardi.

Anak-anak pelaku teror juga kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Suhardi mengatakan, jika ayahnya radikal, belum tentu anaknya terpapar.

BNPT dan Polri memiliki program kontra radikal berupa penyuluhan pada masyarakat, khususnya anak-anak untuk lebih mencintai tanah air. Dengan demikian, pengaruh radikal bisa diminimalisir.

Baca juga: BNPT Ungkap Mantan Teroris Juga Mampu Sharing Soal Pancasila

Suhardi mengatakan, penanggulangan terorisme harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Selain penindakan oleh aparat penegak hukum, perlu dilakukan juga pembinaan pasca keluar dari tahanan.

Deradikalisasi diperlukan untuk mengubah pola pikir mereka kembali ke jalan lurus. Memberi pemahaman bahwa tindakan mereka di masa lalu justru merugikan saudara-saudaranya sendiri.

BNPT melibatkan sejumlah ahli untuk mengurai permasalahan tersebut.

"Orang Amerika tanya ke saya, memang bisa ubah pemikiran teroris? Saya buktikan, saya bisa mengubah isi kepala teroris," kata Suhardi.

Suhardi mengatakan, dari 600 mantan napi teroris, 150 di antaranya telah bertobat. Bahkan, mereka membantu BNPT untuk memberi penyuluhan pada napi teroris lainnya agar terlepas dari radikalisme.

"Sekarang kami manfaatkan mereka untuk kebaikan. Kalau kami kan dianggaonya toghut, kalo mereka lebih manfaat karena dianggap punya ilmu agama tinggi," kata Suhardi.

Kompas TV Buku ini memuat perjalanan sosok sang jenderal dari berbagai perspektif yang pernah berkaitan dengan dirinya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Melawan Arus

Polri Melawan Arus

Nasional
Pengacara Sebut Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Pengacara Sebut Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Nasional
Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Nasional
Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Nasional
MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

Nasional
PPP Tak Menutup Kerja Sama dengan PDI-P meski Sudah di KIB

PPP Tak Menutup Kerja Sama dengan PDI-P meski Sudah di KIB

Nasional
Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Nasional
Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Nasional
Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Eks Wali Kota Cimahi Ajay Priatna Langsung Diciduk KPK

Baru Bebas dari Lapas, Eks Wali Kota Cimahi Ajay Priatna Langsung Diciduk KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.