Ketum Muhammadiyah Sebut Umat Islam Kerap Jadi Obyek Politik

Kompas.com - 21/02/2018, 22:24 WIB
Haedar Nashir saat menjadi pembicara dalam diskusi terkait Islam Berkemajuan di University of Queensland, Brisbane, Australia, Rabu (21/2/2018) KOMPAS.com/KrisiandiHaedar Nashir saat menjadi pembicara dalam diskusi terkait Islam Berkemajuan di University of Queensland, Brisbane, Australia, Rabu (21/2/2018)

BRISBANE, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menjadi pembicara dalam forum diskusi bertema "Konsep Islam Berkemajuan" di University of Queensland, Australia, Rabu (21/2/2018).

Dalam sambutannya, Haedar menyampaikan peranan Muhammadiyah untuk Islam yang berkemajuan.

Menurut alumnus Universitas Gadjah Mada ini, Muhammadiyah berupaya untuk menerjemahkan Islam moderat. Haedar menuturkan, ormas Islam yang lahir pada 1912 ini mencoba memposisikan diri sebagai tengahan.

"Kami mengkritik mereka yang ekstrem dan konservatif, tapi di sisi lain kami juga mengkritik yang sekuler," ujar Haedar pada forum yang dihadiri oleh Deputy Head School of Law UQ Simmon Bronitt.

(Baca juga: Muhammadiyah Urus Izin Bangun Sekolah di Melbourne, Australia)

Namun demikian, kata dia, ada kritik internal yang perlu disampaikan pada umat Islam di Indonesia.

Menurut Haedar, selama ini, umat Islam kerap "dininabobokan" dengan konsep rahmatan lil 'alamin atau konsep pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Padahal, Islam masih tertinggal di banyak sektor.

Bahkan di Indonesia, umat Islam masih dijadikan obyek politik yang dimanfaatkan para elite untuk meraup dukungan. Kondisi ini terjadi lantaran Islam di Indonesia, belum unggul secara kualitas.

"Coba Anda lihat setiap pilkada, pileg atau pilpres, banyak tokoh (politisi) yang datang (menemui umat Islam). Pondok pesantren laris saat pilkada" kata dia saat ditemui Kompas.com seusai acara.

(Baca juga: Muhammadiyah: Negara Tak boleh Toleran atas Teror Terhadap Umat Beragama)

Namun, kedatangan atau kunjungan para politisi tersebut kebanyakan tak berefek positif bagi umat Islam. Kontrak politik yang bisa menjamin dampak positif baru bisa diciptakan apabila umat Islam melek politik.

"Tapi apabila buta politik ya jadi obyek saja. Diambil suaranya, tapi setelah itu para elite tak peduli nasib mereka," ujar Haedar.

Saat ini, kata dia, sudah saatnya ada daya tawar politik antara umat Islam dan para elite. Daya tawar itu ada jika umat Islam cerdas, berilmu dan mandiri.

"Kalau tidak punya kemampuan ya jadi korban," tutur dia.

Haedar didampingi pengurus pusat Muhammadiyah dan 37 rektor Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia melawat ke sejumlah kota di Australia. Dia menjadi pembicara terkait Islam berkemajuan.

Selain di Brisbane, Haedar mengunjungi sejumlah institusi pendidikan di Melbourne, Sydney serta Canberra.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X