Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca Perang di Afghanistan, Jokowi Minta Masyarakat Jaga Persatuan Saat Pilkada

Kompas.com - 21/02/2018, 22:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pertikaian atau konflik tidak akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Ia meminta masyarakat Indonesia berkaca pada Afghanistan, negara yang 40 tahun lebih dilanda peperangan antarsuku-sukunya.

"Afghanistan itu negara dengan deposit minyak paling besar, deposit emas paling besar dan deposit gas paling besar. Tapi itu semua tidak bisa dikelola karena ada peperangan," ujar Jokowi saat menghadiri acara Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Gedung Serba Guna II Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Pertikaian dan konflik itu juga membuat peradaban di negara tersebut mundur berpuluh- puluh tahun.

Saat Presiden Jokowi menerima Ibu Negara Afghanistan Rula Ghani di Istana Presiden di Bogor, beberapa waktu lalu, Rula bercerita bagaimana kondisi negaranya sebelum dan sesudah dilanda perang.

Baca juga : Cerita Jokowi di Afghanistan, Deg-degan Ancaman Bom hingga Jaminan Ashraf Gani

"Sebelum perang itu, wanita nyetir mobil dari kota ke kota itu hal biasa. Negara yang lain penduduknya belum punya mobil, di Afghanistan sudah. Begitu perang, ada dua pihak yang paling menderita, perempuan dan anak-anak. Betapa mereka kehilangan kebahagiaan," ujar Jokowi.

"Ibu Rula Ghani juga menyampaikan, sekarang, anak bisa bersepeda di kampung saja itu sudah alhamdulilah bahagianya. Karena sudah hancur semua sisanya," lanjut dia.

Tidak mau Indonesia yang terdiri dari 714 suku berubah menjadi seperti Afghanistan, Jokowi pun meminta masyarakat menjaga persatuan dan persaudaraan, meski berbeda-beda latar belakang.

Jika ada persoalan antartetangga, Jokowi menilai hal itu segera selesaikan. Jika ada persoalan antarkampung, segera dicarikan jalan keluarnya. Jika ada persoalan antarsuku, harus diselesaikan secara menyeluruh. Bahkan yang lebih sulit lagi, jika ada persoalan antarkelompok agama, mesti secepatnya didamaikan.

Baca juga : Tak Ada Perang, Inilah Wilayah Paling Damai di Afghanistan

Apalagi tahun 2018 dan 2019 ini adalah tahun politik. Tahun 2018, digelar Pilkada serentak di 171 daerah dan tahun 2019 digelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden.

"Jangan sampai karena Pilkada, Pilpres, persatuan kita menjadi retak. Jangan sampai. Itu karena biasanya kalau masuk Pilkada, mesti ada yang mengompor-ngompori, membuat kabar tidak benar, jangan," ujar dia.

"Itu tugas kita semua untuk menjaga agar negara kita ini tetap sejuk, aman, damai dan tak ada konflik sekecil apapun sehingga pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan terus bisa kita tingkatkan," lanjut Jokowi.

Kompas TV Presiden Jokowi menilai kunjungannya ke Afghanistan merupakan agenda yang sudah direncanakan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com