Berkaca Perang di Afghanistan, Jokowi Minta Masyarakat Jaga Persatuan Saat Pilkada

Kompas.com - 21/02/2018, 22:20 WIB
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018). Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pertikaian atau konflik tidak akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Ia meminta masyarakat Indonesia berkaca pada Afghanistan, negara yang 40 tahun lebih dilanda peperangan antarsuku-sukunya.

"Afghanistan itu negara dengan deposit minyak paling besar, deposit emas paling besar dan deposit gas paling besar. Tapi itu semua tidak bisa dikelola karena ada peperangan," ujar Jokowi saat menghadiri acara Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Gedung Serba Guna II Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Pertikaian dan konflik itu juga membuat peradaban di negara tersebut mundur berpuluh- puluh tahun.

Saat Presiden Jokowi menerima Ibu Negara Afghanistan Rula Ghani di Istana Presiden di Bogor, beberapa waktu lalu, Rula bercerita bagaimana kondisi negaranya sebelum dan sesudah dilanda perang.

Baca juga : Cerita Jokowi di Afghanistan, Deg-degan Ancaman Bom hingga Jaminan Ashraf Gani

"Sebelum perang itu, wanita nyetir mobil dari kota ke kota itu hal biasa. Negara yang lain penduduknya belum punya mobil, di Afghanistan sudah. Begitu perang, ada dua pihak yang paling menderita, perempuan dan anak-anak. Betapa mereka kehilangan kebahagiaan," ujar Jokowi.

"Ibu Rula Ghani juga menyampaikan, sekarang, anak bisa bersepeda di kampung saja itu sudah alhamdulilah bahagianya. Karena sudah hancur semua sisanya," lanjut dia.

Tidak mau Indonesia yang terdiri dari 714 suku berubah menjadi seperti Afghanistan, Jokowi pun meminta masyarakat menjaga persatuan dan persaudaraan, meski berbeda-beda latar belakang.

Jika ada persoalan antartetangga, Jokowi menilai hal itu segera selesaikan. Jika ada persoalan antarkampung, segera dicarikan jalan keluarnya. Jika ada persoalan antarsuku, harus diselesaikan secara menyeluruh. Bahkan yang lebih sulit lagi, jika ada persoalan antarkelompok agama, mesti secepatnya didamaikan.

Baca juga : Tak Ada Perang, Inilah Wilayah Paling Damai di Afghanistan

Apalagi tahun 2018 dan 2019 ini adalah tahun politik. Tahun 2018, digelar Pilkada serentak di 171 daerah dan tahun 2019 digelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden.

"Jangan sampai karena Pilkada, Pilpres, persatuan kita menjadi retak. Jangan sampai. Itu karena biasanya kalau masuk Pilkada, mesti ada yang mengompor-ngompori, membuat kabar tidak benar, jangan," ujar dia.

"Itu tugas kita semua untuk menjaga agar negara kita ini tetap sejuk, aman, damai dan tak ada konflik sekecil apapun sehingga pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan terus bisa kita tingkatkan," lanjut Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Nasional
UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Nasional
Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X