KPK Belum Terima Surat Resmi dari Ombudsman soal Pemeriksaan Novel Baswedan

Kompas.com - 21/02/2018, 21:28 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjalani pemeriksaan usai penyerangan terhadap dirinya, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Dokumentasi KPKPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjalani pemeriksaan usai penyerangan terhadap dirinya, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.comOmbudsman berencana memanggil Novel Baswedan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka evaluasi kerja Polri pada penanganan kasus penyerangan Novel.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK belum mendapat surat dari lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

"Saya tidak tahu apakah itu Ombudsman secara kelembagaan atau tidak karena kami belum menerima suratnya sampai dengan saat ini," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sebelumnya, rencana pemanggilan Novel dan KPK disampaikan komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. Pemanggilan tersebut dalam rangka evaluasi kerja polisi terhadap penyidikan kasus Novel. Ombudsman akan bertanya kepada polisi sejauh mana mereka mengusut kasus Novel.

Baca juga: 10 Bulan Kasus Novel Mandek, Pelakunya Dianggap Luar Biasa Canggih

"Dengan fokus yang baru ini, kami akan bertanya kepada Novel, kami akan juga undang KPK dan penasihat hukum Novel," kata Adrianus di gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Undangan untuk Novel atau KPK ini juga untuk menindaklanjuti isu bahwa Polri tidak serius mengusut kasus Novel. Termasuk isu bahwa Novel tidak kooperatif untuk diperiksa polisi.

"Kita akan buka suatu kegiatan baru yang bersifat inisiatif, yakni evaluasi Polri dalam rangka sejauh mana mereka serius. Di mana dalam rangka itu, kami merasa perlu mengevaluasi semua," ujar Adrianus.

Pemanggilan terhadap Novel, lanjut Adrianus, akan dilakukan sesegera mungkin. Dia menyebut, ada keanehan dalam penanganan kasus Novel.

Novel sebagai korban, menurut dia, harusnya pihak yang menjadi sumber informasi untuk menguak kasus yang 10 bulan belum terpecahkan itu.

Baca juga: Kamis, Novel Baswedan Kembali ke Tanah Air

Namun, dia melihat sebaliknya. Dia melihat ada pihak yang menjaga agar Novel tidak memberikan keterangannya kepada polisi terkait kasus penyerangan itu.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

Nasional
Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

Nasional
UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

Nasional
Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Nasional
MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

Nasional
Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Nasional
Polri: Anita Kolopaking 'Jembatan' Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Polri: Anita Kolopaking "Jembatan" Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Nasional
Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Nasional
BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

Nasional
Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Nasional
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Polisi Ungkap Praktik Penyelewengan Gas Subsidi

Polisi Ungkap Praktik Penyelewengan Gas Subsidi

Nasional
Sandiaga Lihat Ekonomi Masyarakat di Pandeglang Mulai Membaik

Sandiaga Lihat Ekonomi Masyarakat di Pandeglang Mulai Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X