Amati Reaksi Publik soal UU MD3, Jokowi Masih Mempertimbangkan Tanda Tangan Atau Tidak

Kompas.com - 21/02/2018, 21:17 WIB
Presiden Joko Widodo saat berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengamati reaksi masyarakat terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang telah disahkan oleh DPR RI, beberapa waktu lalu.

"Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat," ujar Kepala Negara saat ditemui di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

"Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan, politik sama hukum kok ada campur aduk, ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi belum menentukan apakah akan menandatangani UU itu atau tidak. Meski lembaran pengesahan UU itu sudah ada di atas mejanya, ia masih mengkaji dan menimbang-nimbang, akan menandatanganinya atau tidak.

(Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Sikap Jokowi soal UU MD3 Hanya Pencitraan)

Jokowi mengakui menandatangani atau tidak itu akan menuai konsekuensi yang sama, yaitu tetap sahnya UU MD3 tersebut. Namun, ia tidak ingin jika menandatangani UU tersebut, dianggap sebagai mendukung penuh, padahal sebaliknya.

"Saya tandatangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Enggak saya tandatangani juga itu (UU MD3) tetap berjalan. Jadi masih dalam kajian ya," lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keengganan Presiden Jokowi menandatangani lembar pengesahan UU MD3 pertama kali diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani (UU MD3)," ujar Yasonna setelah tatap muka dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Presiden, kata Yasonna, memilih mendorong kelompok di masyarakat sipil mengajukan judicial review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya persilahkan teman-teman menggugat ke MK, tapi setelah jadi UU. Jangan digugatnya sebelum jadi UU, nanti batal. Daripada kita capek-capek berdebat, lebih baik gugat saja ke MK," ujar Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

Nasional
Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Nasional
Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Nasional
Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Nasional
BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

Nasional
Gugatan Terhadap Sri Mulyani Ditolak, Bambang Trihatmodjo Ajukan Banding

Gugatan Terhadap Sri Mulyani Ditolak, Bambang Trihatmodjo Ajukan Banding

Nasional
Izin Ivermectin dari BPOM untuk Obat Cacing, Bukan Pengobatan Covid-19

Izin Ivermectin dari BPOM untuk Obat Cacing, Bukan Pengobatan Covid-19

Nasional
Pemerintah Disarankan Tunda Rencana Work From Bali

Pemerintah Disarankan Tunda Rencana Work From Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X