Jaksa Tuntut Hak Politik Mantan Politisi PKS Yudi Widiana Dicabut

Kompas.com - 21/02/2018, 17:48 WIB
Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINTerdakwa mantan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut supaya majelis hakim mencabut hak politik terhadap mantan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia. Jaksa menilai hukuman tambahan itu layak diberikan kepada Yudi.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ujar jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut jaksa, pencabutan hak politik karena saat melakukan tindak pidana, Yudi masih berkedudukan sebagai anggota DPR. Adapun, anggota DPR yang dipilih oleh rakyat seharusnya bertindak mewakili aspirasi masyarakat. Misalnya, dengan memajukan daerah pemilihan.

Baca juga : Politisi PKS Yudi Widiana Didakwa Terima Suap Lebih dari Rp 11 Miliar

Kemudian, menjalankan fungsi pengawasan dan penentuan anggaran untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, menurut jaksa, perbuatan Yudi telah jelas menciderai kepercayaan publik.

"Untuk mencegah terdakwa terpilih kembali, dapat dicabut hak tertentu, dalam hal ini hak untuk dipilih dalam jabatan publik," kata jaksa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) itu dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai Yudi telah terbukti menerima suap lebih dari Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Suap tersebut terkait usulan proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kompas TV KPK menetapkan politisi PKS mantan anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Yudi Widiana sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X