KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Mantan Pejabat Bakamla

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan.

Nofel dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Sesuai fakta di persidangan, maka permohonan tidak dapat dikabulkan," ujar jaksa Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut jaksa, Nofel tidak memenuhi kriteria justice collaborator yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa justice collaborator bukanlah seorang pelaku utama dalam perkara tindak pidana. Kemudian, mengakui perbuatan dan memberikan keterangan sebagai saksi.

(Baca juga : Pejabat Bakamla Nofel Hasan Dituntut 5 Tahun Penjara)

Selain itu, seorang justice collaborator memberikan keterangan dan bukti yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar. Kemudian, bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana.

Nofel dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Nofel terbukti menerima uang 104.500 dollar Singapura dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Uang itu diberikan karena Nofel mengajukan proyek satelit monitoring yang kemudian masuk di dalam APBN-P 2016.

Nofel dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.