Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

186 Tokoh Serukan Tolak Kampanye SARA dalam Pilkada dan Pilpres

Kompas.com - 20/02/2018, 23:55 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial menyerukan seruan moral dalam menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.

Dalam salah satu poin seruannya mereka menyoroti Pilkada serentak di 171 daerah. Mereka berharap para politisi tidak menggunakan politisasi agama, kampanye hitam, dan isu SARA yang dapat mengancam integrasi nasional.

"Semua pihak menginginkan pilkada dan pilpres yang berintegritas, salah satu indikator ialah kampanye yang sehat, produktif dan mencerdaskan," ujar Ketua Setara Institute Hendardi saat membuka konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Hendardi berharap tidak ada sentimen SARA, hoaks, dan ujaran-ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Apalagi, dengan cara mengkapitalisasi kekerasan dan benturan sosial.

Baca juga : Setara Institute: Politisasi Agama adalah Cara Terburuk Meraih Kekuasaan


Menurut Hendardi, kampanye melalui politisasi agama dan ujaran kebencian dapat mengancam kohesi sosial, ke,bhinekaan, dan integrasi nasional.

"Secara aktual seruan moral kebhinekaan ini juga ditujukan untuk mengingatkan semua pihak yang berkontes dalam 171 Pilkada dan Pemilu 2019 untuk tidak menggunakan sentimen SARA dalam berkampanye. Karena dampak dari itu adalah kohesi sosial kita yang terkoyak-koyak," ucapnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru menbacakan enam seruan moral mewakili 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi hingga aktivis kemanusiaan.

Baca juga : Gandeng MUI, Bawaslu Buat Pedoman Ceramah Agama untuk Pilkada Damai

Mereka mendesak pemerintah mengambil tindakan yang tepat dan profesional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa.

Presiden Joko Widodo harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat penegak hukum untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.

Dalam konferensi pers tersebut hadir beberapa tokoh lintas agama dan masyarkat sipil, antara lain Jeirry Sumampow mewakili PGI, Pemikir Islam Musdah Mulia, Rubiyanti Kholifah dari Asian Muslim Action Network (AMAN), pengamat politik Boni Hargens, dan Gus Soleh Marzuki dari Pengajian Kebangsaan.

Kompas TV Deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara, merupakan komitmen bersama yang bertujuan untuk menciptakan Pilkada Serentak yang bersih dan aman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com