Presiden Enggan Teken UU MD3, DPR Minta Pemerintah Tidak "Ngambek"

Kompas.com - 20/02/2018, 21:44 WIB
Jokowi dan Jusuf Kalla. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAJokowi dan Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto menyatakan, pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang MD3 yang telah disahkan, termasuk pasal-pasal kontroversial yang ada di dalamnya. Hal itu disampaikan Totok menanggapi keengganan Presiden Jokowi meneken Undang-Undang MD3 sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Ya, karena pemerintah secara formal sudah setuju ya kami ikut prosedur saja, kan. Sebetulnya seperti itu ya sudah. Kami ikuti," kata Totok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia mengatakan, jika pemerintah memang tak menyetujui Undang-undang MD3, sebaiknya segera menjadwalkan rapat dengan DPR sehingga bisa mencari solusi. Dengan demikian, tak perlu ada keributan antara DPR dan pemerintah.

Apalagi, kata Totok, saat ini telah memasuki tahun politik sehingga kondusivitas harus dijaga. Menurut dia, pemerintah harus membangun komunikasi yang baik dengan DPR, khususnya di tahun politik.

Baca juga: Yasonna Sebut Presiden Mungkin Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Lagi pula, kata Totok, meski Presiden tak meneken, Undang-undang MD3 akan berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari disahkan di DPR.

"Jadi saya kira sebaiknya mengedepankan sikap kenegarawanan, tidak menunjukkan sikap yang seperti kalau orang Jawa bilang mutung, ngambek. Sebaiknya jangan ngambek. Dalam politik itu jangan ada yang ngambek," papar Totok.

"Semua toh pasti ada solusinya. Kalau ada yang ngambek gitu, kan, muncul ketegangan. Dan itu tidak kondusif untuk perpolitikan nasional. Itu akan berpengaruh pada sektor lain, ekonomi, kepercayaan publik, internasional juga," lanjut politisi PAN itu.

Baca juga: Pemerintah Protes UU MD3, tetapi Enggan Keluarkan Perppu

Meski setengah hati atas disahkannya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), eksekutif tak akan membatalkannya melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau menginisiasi revisi terbatas atas undang-undang tersebut.

"Tidak ada perppu ya, tidak ada (revisi terbatas)," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Pihak eksekutif, lanjut Yasonna, memilih untuk mendorong kelompok di masyarakat sipil mengajukan judicial review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya persilakan teman-teman menggugat ke MK, tapi setelah jadi UU. Jangan digugatnya sebelum jadi UU, nanti batal. Daripada kita capek-capek berdebat, lebih baik gugat saja ke MK," ujar Yasonna.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X