Parpol Belum Boleh Kampanye Sampai 23 September

Kompas.com - 20/02/2018, 20:32 WIB
Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOSuasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Wahyu Setiawan menuturkan, setelah mendapatkan nomor urut peserta pemilu 2019, kemarin Minggu (18/2/2018), partai politik (parpol) peserta pemilu belum diperbolehkan berkampanye.

Kampanye di sini termasuk kegiatan iklan di media massa cetak dan elektronik.

"Ini belum masa kampanye. Kampanye mulai dilaksanakan 23 September. Berarti mulai dari pengundian nomor urut sampai dengan 23 September belum boleh berkampanye," kata Wahyu di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Guna memastikan parpol peserta pemilu mengikuti aturan main, KPU membuat aturan teknis bersama Gugus Tugas yang diri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Dewan Pers.

Baca juga : Catat, Inilah Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019!

Aturan teknis tersebut akan melihat kepatuhan atau pelanggaran parpol berkampanye di media massa cetak dan elektronik, baik berupa iklan kampanye maupun pemberitaan.

"Kesepakatan KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers akan ditindaklanjuti dengan Surat KPU kepada parpol," imbuh Wahyu.

Adapun yang diperbolehkan sejak penetapan nomor urut hingga 23 September yaitu sosialiasi di internal parpol.

Wahyu menjelaskan, ada dua metode sosialisasi internal parpol yaitu pemasangan bendera parpol dengan nomor urut parpol, serta pertemuan terbatas dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada KPU dan Bawaslu setempat. Tetapi, mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan untuk pemasangan bendera parpol, Wahyu mengatakan, hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah masing-masing.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X