Kecelakaan Berulang, BPJS Ketenagakerjaan Minta Seluruh Proyek Konstruksi Didaftarkan

Kompas.com - 20/02/2018, 19:45 WIB
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif menyambangi korban proyek jalan tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu) Selasa (20/2/2018). Dokumen BPJS KetenagakerjaanDirektur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif menyambangi korban proyek jalan tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu) Selasa (20/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan memastikan akan menanggung semua biaya perawatan sampai 7 korban ambruknya bekisting pierhead atau cetakan untuk pengecoran beton pierhead pada proyek Tol Becakayu, Jakarta Timur, sembuh.

Mengingat kejadian kecelakaan konstruksi sudah terjadi berulang kali, BPJS Ketenagakerjaan lantas meminta semua proyek konstruksi didaftarkan di program BPJS Ketenagakerjaan saat tender sudah dimenangkan atau saat proyek mulai.

"Baik pemerintah maupun proyek swasta agar tetap patuh dengan mendaftarkan proyek jasa konstruksi pada program BPJS ketenagakerjaan," ujar Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia mengatakan, pendaftaran proyek infrastruktur ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan penting dilakukan.

(Baca juga: Wali Kota Jakarta Timur Pastikan Korban Tol Becakayu Mendapatkan Asuransi)

Sebab bila terjadi kecelakaan, maka program BPJS akan menanggung semua biaya perawatan korban hingga sembuh.

Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan penggantian penghasilan selama masa perawatan dan pengobatan yang disebut dengan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), sedangkan perawatan dan pengobatan korban sampai sembuh akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga meminta para pemberi kerja menyadari tanggung jawabnya kepada para pekerja.

Jika pekerjanya tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja wajib memberikan pengobatan dan santunan minimal sesuai dengan standar BPJS Ketenagakerjaan.

"Maka segera pastikan pekerja anda sudah terdaftar, karena bisnis anda bisa lumpuh karena harus menanggung semua beban jika terjadi kecelakaan kerja," kata Krishna.

Kompas TV Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meluruskan tentang kebijakan pemerintah pasca kecelakaan konstrukski tol Becakayu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Nasional
Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.