Kekerasan Bernuansa Agama Jadi Ancaman Keberagaman

Kompas.com - 20/02/2018, 17:08 WIB
Sebanyak 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial menyerukan seruan moral dalam menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSebanyak 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial menyerukan seruan moral dalam menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial mengikrarkan seruan moral dalam menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.

Ketua Setara Institute Hendardi menuturkan bahwa aksi itu bermula dari kekhawatiran atas berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah.

"Berbagai serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan," ujar Hendardi dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Hendardi menuturkan, sejak kelahirannya, Indonesia dirancang oleh pendirinya untuk menjadi negara pluralis, beragam, inklusif dan toleran.

Oleh karena itu, kata Hendardi, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga negara semua pewaris Indonesia merdeka.

"Membiarkan intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan segala ancaman atas kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai salah satu roh kebhinekaan nyata-nyata merupakan pengkhianatan atas amanat kebangsaan yang dimandatkan kepada kita sebagai penerus dan pengisi kemerdekaan Indonesia," kata Hendardi.

(Baca juga: Polri Selidiki Kemungkinan Sejumlah Tindakan Kekerasan By Design)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru membacakan enam seruan moral mewakili 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi hingga aktivis kemanusiaan.

Dalam salah satu poinnya, mereka mendesak pemerintah mengambil tindakan yang tepat dan profesional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa.

Presiden Joko Widodo harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat penegak hukum untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.

Selain itu, mereka juga menyoroti Pilkada serentak di 171 daerah. Mereka berharap para politisi tidak menggunakan politisasi agama, kampanye hitam, dan isu SARA yang dapat mengancam integrasi nasional.

Dalam konferensi pers tersebut hadir beberapa tokoh lintas agama dan masyarkat sipil, antara lain Jeirry Sumampow mewakili PGI, Pemikir Islam Musdah Mulia, Rubiyanti Kholifah dari Asian Muslim Action Network (AMAN), pengamat politik Boni Hargens, dan Gus Soleh Marzuki dari Pengajian Kebangsaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X