Gandeng MUI, Bawaslu Buat Pedoman Ceramah Agama untuk Pilkada Damai

Kompas.com - 20/02/2018, 15:45 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muchamad Afifudin di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muchamad Afifudin di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum RI ( Bawaslu) membantu menyusun bahan bacaan atau suplemen pengawasan kepemiluan yang dapat digunakan oleh ulama pada saat mengisi ceramah keagamaan.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, Bawaslu sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mengatur khutbah atau ceramah Islam. Bawaslu hanya memberikan suplemen terhadap materi ceramah dengan memasukkan subtansi pengawasan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas.

Afifuddin menuturkan, bantuan menyusun suplemen dilakukan mengingat ulama dan tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat.

Para ulama dan tokoh agama dinilai menjadi bagian utama untuk menyampaikan pentingnya menjaga kedamaian antarumat beragama. Sehingga, diharapkan tercipta Pilkada yang aman dan berkualitas.

Baca juga : Bawaslu: Ada 40 Paslon Kepala Daerah Berpotensi Sengketa

"Kami membantu menyusun untuk menjadi suplemen atau bahan bacaan saja. Di antara isi suplemen tersebut adalah larangan tentang politik uang, berita bohong, dan melakukan ujaran kebencian," kata Afifuddin, melalui keterangan pers, Selasa (20/2/2018).

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan contoh pentingnya rohaniwan memahami larangan kampanye dalam pilkada. Misalnya, larangan kampanye di tempat ibadah.

"Pengalaman saya di Bawaslu Sulawesi Tengah, menemukan rumah ibadah yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan kampanye oleh peserta pilkada dengan membagikan bahan kampanye. Larangan tindakan kampanye seperti ini perlu diketahui oleh para agamawan dan para dai," kata Dewi.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, bulan Ramadhan merupakan salah satu momentum yang potensial dimana terjadi politik transaksional. Pasalnya, terdapat banyak kegiatan keagamaan yang potensi terhadap adanya politik uang yang dilarang oleh Undang-Undang.

Fatwa politik uang


Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyambut baik upaya koordinasi dari Bawaslu untuk menciptakan pilkada damai. Menurutnya, ada kesamaan antara MUI dan Bawaslu, yaitu kesepakatan menjaga kebhinekaan dalam proses demokrasi ini.

"Kami di MUI, terdapat Komisi Ukhuwah sebagai forum bersama untuk bermusyawarah dan menyusun kesepakatan antar-organisasi Islam. Melalui forum di MUI ini dapat disusun semacam pedoman yang menjelaskan tentang larangan kampanye. Mana yang boleh dan tidak boleh dalam masa kampanye dan tahapan kepemiluan ini dapat dibahas dapat forum ukhuwah ini," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf menambahkan, terdapat pula Komisi Dakhwa yang terdiri dari banyak organisasi massa, yang dapat mendiseminasikan pesan Pilkada dan Pemilu yang aman dan damai.

"Pemilu dan Pilkada penting, potensi kerawanan cukup tinggi. MUI mempunyai kewenangan dalam fatwa terkait larangan politik uang dan menyusun arahan atau pedoman untuk para da'i dan Khotib terkait larangan berkampanye," pungkas Ma'ruf.

Kompas TV Partai Bulan Bintang menggugat Komisi Pemilihan Umum pasca tak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Kompas TV Calon gubernur nomor urut 2, Agus Arifin Nu'mang memilih Toraja Utara dan Makassar sebagai tempat kampanye akbar.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Nasional
UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

Nasional
Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

Nasional
UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

Nasional
Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Nasional
MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

Nasional
Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Nasional
Polri: Anita Kolopaking 'Jembatan' Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Polri: Anita Kolopaking "Jembatan" Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Nasional
Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Nasional
BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

Nasional
Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X