Yasonna Sebut Jokowi Mungkin Tidak Akan Tandatangani UU MD3

Kompas.com - 20/02/2018, 15:04 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Fabian Januarius KuwadoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 yang baru disahkan oleh DPR RI.

"Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani ( UU MD3)," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Meski, langkah tersebut diakui tidak akan membatalkan UU MD3. Sebab, berdasar pada aturan perundangan, jika dalam waktu 30 hari undang-undang tidak ditandatangani, maka undang-undang itu praktis tetap berlaku.

Langkah tidak menandatangani UU MD tersebut, lanjut Yasonna, merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Pasalnya saat revisi UU MD3 dibahas, pemerintah hanya mengajukan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) mengenai penambahan kursi pimpinan DPR.

(Baca juga: Pengamat: UU MD3 Memang seperti Zaman Feodal)

 

Namun, ternyata di dalam perjalanannya, para wakil rakyat itu menambah sejumlah pasal yang saat ini berbuah kontroversi di masyarakat.

Mulai dari pasal soal penghinaan terhadap parlemen, pasal soal memberikan wewenang kepada Polri untuk menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR hingga pasal soal izin Presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas anggota DPR yang tersangkut persoalan hukum.

"(Soal pasal kontroversial) bukan usulan pemerintah, sama sekali bukan. Itu (UU MD3) memang produk berdua (DPR bersama-sama pemerintah). Tapi kan melalui perdebatan kencang juga," ujar Yasonna.

Yasonna pun mendorong masyarakat sipil untuk menggugat UU MD3 ITU ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya persilahkan teman-teman menggugat setelah jadi UU. Jangan sebelum menjadi UU ya, nanti batal," ujar Yasonna.

Kompas TV Menurut Yasona, undang - undang MD3 sebaiknya berjalan sesuai aturan dan bagi pihak yang menganggap UU MD3 melanggar hak asasi manusia dapat membawa ke MK.

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Nasional
Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Nasional
Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Nasional
ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

Nasional
Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Nasional
Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Nasional
Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Nasional
Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Nasional
Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Nasional
Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X