Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Belum Menyerah Tangani Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 20/02/2018, 14:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian masih berupaya maksimal untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan.

Hingga saat ini, polisi belum menyerah untuk mengusut dan mencari pelaku dalam kasus ini.

"Teman-teman penyidik masih bekerja. Artinya, kami masih berusaha semaksimal mungkin lah ya," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca juga: Jokowi: Kalau Polri Angkat Tangan Kasus Novel, Baru Kita ke Step Lain

Polisi, kata Setyo, juga berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Ia tak memungkiri banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut.

Salah satunya, kendala mendapatkan keterangan Novel sehingga belum mendapat hasil yang signifikan.

"Yang masuk ke Polda Metro Jaya sudah 500 lebih aduan tapi tidak ada yang bisa ditindaklanjuti masukan yang terkait dengan sketsa wajah itu," kata Setyo.

Baca juga: Novel Pulang, Pimpinan Harap Kinerja KPK Lebih Baik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih percaya Polri bisa mengusut tuntas kasus Novel.

Meski sudah lebih dari 10 bulan pelaku penyerangan belum ditemukan, Jokowi menegaskan bahwa saat ini belum ada pernyataan bahwa Polri menyerah untuk mengusut kasus ini.

Saat ditanya mengenai desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus ini, Jokowi tidak menjawab secara tegas.

Presiden hanya menegaskan bahwa akan diambil langkah lain jika Polri sudah menyerah.

"Kalau Polri sudah gini (Jokowi membuat gestur angkat tangan), baru ke step yang lain," kata Jokowi.

Kompas TV Novel berencana pulang seusai proses pemulihan matanya di Singapura


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, ada empat hal yang bisa mengancam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. 

Salah satunya, terkait politik identitas. 

"Politik identitas larinya ke suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," ujar Wiranto, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018). 

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Masyarakat Diminta Tak Gunakan Politisasi Identitas 

Lalu, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan money politics atau politik uang. 

"Pembunuhan karakter hubungannya dengan media sosial yang merupakan ancaman baru bagi Indonesia termasuk dunia, bisa masuk ke mana saja termasuk pilkada," ujar Wiranto.

"Keempat hal ini ancaman yang muncul dari dalam stakeholder sendiri. Kecuali itu ada ancaman dari luar radikalisme yang harus dihadapi aparat keamanan," lanjut dia.

Baca juga: Pilkada Serentak, Konsultan Politik Untung Besar? 

Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak agar menyiapkan penyelenggaraan Pilkada dengan sebaik-baiknya. 

"Hari ini kita mengingatkan bahwa semua stakeholder, katakanlah semua yang terlibat dalam pilkada ini melaksanakan tugas dengan baik. (Pilkada) ini milik kita bersama, kehormatan bangsa di sini nanti. Kita pertaruhkan," kata Wiranto.

Kompas TVPeserta pilkada serentak di Jawa Barat sepakat memerangi praktik kampanye hitam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com