Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Belum Menyerah Tangani Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 20/02/2018, 14:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian masih berupaya maksimal untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan.

Hingga saat ini, polisi belum menyerah untuk mengusut dan mencari pelaku dalam kasus ini.

"Teman-teman penyidik masih bekerja. Artinya, kami masih berusaha semaksimal mungkin lah ya," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca juga: Jokowi: Kalau Polri Angkat Tangan Kasus Novel, Baru Kita ke Step Lain

Polisi, kata Setyo, juga berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Ia tak memungkiri banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut.

Salah satunya, kendala mendapatkan keterangan Novel sehingga belum mendapat hasil yang signifikan.

"Yang masuk ke Polda Metro Jaya sudah 500 lebih aduan tapi tidak ada yang bisa ditindaklanjuti masukan yang terkait dengan sketsa wajah itu," kata Setyo.

Baca juga: Novel Pulang, Pimpinan Harap Kinerja KPK Lebih Baik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih percaya Polri bisa mengusut tuntas kasus Novel.

Meski sudah lebih dari 10 bulan pelaku penyerangan belum ditemukan, Jokowi menegaskan bahwa saat ini belum ada pernyataan bahwa Polri menyerah untuk mengusut kasus ini.

Saat ditanya mengenai desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus ini, Jokowi tidak menjawab secara tegas.

Presiden hanya menegaskan bahwa akan diambil langkah lain jika Polri sudah menyerah.

"Kalau Polri sudah gini (Jokowi membuat gestur angkat tangan), baru ke step yang lain," kata Jokowi.

Kompas TV Novel berencana pulang seusai proses pemulihan matanya di Singapura


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, ada empat hal yang bisa mengancam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. 

Salah satunya, terkait politik identitas. 

"Politik identitas larinya ke suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," ujar Wiranto, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018). 

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Masyarakat Diminta Tak Gunakan Politisasi Identitas 

Lalu, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan money politics atau politik uang. 

"Pembunuhan karakter hubungannya dengan media sosial yang merupakan ancaman baru bagi Indonesia termasuk dunia, bisa masuk ke mana saja termasuk pilkada," ujar Wiranto.

"Keempat hal ini ancaman yang muncul dari dalam stakeholder sendiri. Kecuali itu ada ancaman dari luar radikalisme yang harus dihadapi aparat keamanan," lanjut dia.

Baca juga: Pilkada Serentak, Konsultan Politik Untung Besar? 

Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak agar menyiapkan penyelenggaraan Pilkada dengan sebaik-baiknya. 

"Hari ini kita mengingatkan bahwa semua stakeholder, katakanlah semua yang terlibat dalam pilkada ini melaksanakan tugas dengan baik. (Pilkada) ini milik kita bersama, kehormatan bangsa di sini nanti. Kita pertaruhkan," kata Wiranto.

Kompas TVPeserta pilkada serentak di Jawa Barat sepakat memerangi praktik kampanye hitam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com