JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian masih berupaya maksimal untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan.
Hingga saat ini, polisi belum menyerah untuk mengusut dan mencari pelaku dalam kasus ini.
"Teman-teman penyidik masih bekerja. Artinya, kami masih berusaha semaksimal mungkin lah ya," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Baca juga: Jokowi: Kalau Polri Angkat Tangan Kasus Novel, Baru Kita ke Step Lain
Polisi, kata Setyo, juga berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Ia tak memungkiri banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut.
Salah satunya, kendala mendapatkan keterangan Novel sehingga belum mendapat hasil yang signifikan.
"Yang masuk ke Polda Metro Jaya sudah 500 lebih aduan tapi tidak ada yang bisa ditindaklanjuti masukan yang terkait dengan sketsa wajah itu," kata Setyo.
Baca juga: Novel Pulang, Pimpinan Harap Kinerja KPK Lebih Baik
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih percaya Polri bisa mengusut tuntas kasus Novel.
Meski sudah lebih dari 10 bulan pelaku penyerangan belum ditemukan, Jokowi menegaskan bahwa saat ini belum ada pernyataan bahwa Polri menyerah untuk mengusut kasus ini.
Saat ditanya mengenai desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus ini, Jokowi tidak menjawab secara tegas.
Presiden hanya menegaskan bahwa akan diambil langkah lain jika Polri sudah menyerah.
"Kalau Polri sudah gini (Jokowi membuat gestur angkat tangan), baru ke step yang lain," kata Jokowi.
Salah satunya, terkait politik identitas.
"Politik identitas larinya ke suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," ujar Wiranto, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Masyarakat Diminta Tak Gunakan Politisasi Identitas
Lalu, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan money politics atau politik uang.
"Pembunuhan karakter hubungannya dengan media sosial yang merupakan ancaman baru bagi Indonesia termasuk dunia, bisa masuk ke mana saja termasuk pilkada," ujar Wiranto.
"Keempat hal ini ancaman yang muncul dari dalam stakeholder sendiri. Kecuali itu ada ancaman dari luar radikalisme yang harus dihadapi aparat keamanan," lanjut dia.
Baca juga: Pilkada Serentak, Konsultan Politik Untung Besar?
Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak agar menyiapkan penyelenggaraan Pilkada dengan sebaik-baiknya.
"Hari ini kita mengingatkan bahwa semua stakeholder, katakanlah semua yang terlibat dalam pilkada ini melaksanakan tugas dengan baik. (Pilkada) ini milik kita bersama, kehormatan bangsa di sini nanti. Kita pertaruhkan," kata Wiranto.