Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi, Polisi Minta Masyarakat Aktif Awasi

Kompas.com - 20/02/2018, 14:22 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sejumlah temuan berkaitan tren modus korupsi sepanjang 2017. Berdasarkan data itu, dana desa jadi pos anggaran yang paling banyak dikorupsi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, selama ini Polri mengerahkan satuan di daerah, baik Polres hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menekan potensi korupsi dana desa.

"Tugas dari Bhabinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan, artinya di tiap desa diminta untuk transparan," kata Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Transparansi tersebut meliputi program pembangunan infrastruktur di desa dan penggunaan dananya.

Polri memang diberi kewenangan dalam pengawasan dana desa sebagaimana tercantum undang-undang. Namun, cara tersebut dianggap kurang berhasil karena dana desa masih dikorupsi, bahkan pos anggaran yang paling sering disalahgunakan.

(Baca juga: Mendes Pastikan Dana Desa Akan Diawasi Lebih Ketat)

Oleh karena itu, kata Setyo, polisi meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di desa.

"Saya kira kami melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat, mereka juga melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa. Hasilnya masyarakat bisa melihat," kata Setyo.

Selama ini, di desa-desa juga sudah dipasang baliho yang isinya program atau proyek desa yang tengah berjalan, termasuk anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengawasi langsung pembangunan di desanya.

"Diharapkan dengan cara demikian, anggaran yang dberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik dan mksimal," kata Setyo.

Setyo mengatakan, jika hasilnya dirasa belum maksimal, disebabkan nota kesepahaman baru berlangsung selama setengah tahun.

(Baca juga: Sejak Dibentuk, Satgas Terima 10.000 Laporan Penyalahgunaan Dana Desa)

Saat ini, baik Polri maupun kementerian terkait masih dalam proses mencari formula yang tepat untuk menekan potensi penyelewengan dana desa.

Di samping itu, Polri juga mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak diam saja, bahkan malah membantu korupsi anggaran tersebut.

"Pak Kapolri mengaskan, anggota Bhabinkamtibmas atau Kapolsek yang ditugaskan jangan sampai terlibat. Malau terlibat akan dihukum berat," kata Setyo.

Sebelumnya, menurut ICW, berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar.

Sektor lainnya, pemerintahan dan penndidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar.

ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun.

Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar.

Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar.

Kompas TV Masyarakat dapat terlibat mengawasi dana desa yang jumlahnya cukup besar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com