Siapkan Tenaga Kerja Andal, Pemerintah Rekrut Para Ahli Jadi Guru

Kompas.com - 19/02/2018, 21:35 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mulai mengalihkan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempersiapkan tenaga kerja yang andal.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo dan akan dimulai pasca-2018.

"Setelah (fokus di) infrastruktur kerasnya, walaupun belum selesai betul, tetapi mencoba mengalihkan fokus ke pengembangan SDM," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (19/2/2018).

Sebagai tahap awal, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) akan meningkatkan program vokasi atau kejuruan sehingga menghasilkan SDM yang ahli dalam bidang tertentu.

(Baca juga: Terima Keluhan Sistem Zonasi, Menteri Muhadjir Minta Semua Pihak Bersabar)

Pemerintah akan merekrut para ahli-ahli yang sudah berpengalaman dari luar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah.

Hal ini dinilai sangat penting untuk menyalurkan ilmu para ahli di bidangnya masing-masing kepada anak didik yang disiapkan menjadi tenaga kerja terampil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, pemerintah juga akan mengusahakan agar para ahli tersebut memperoleh sertifikat keguruan sehingga memudahkannya mengajar di sekolah-sekolah.

"Termasuk menjadi trainer untuk para guru," kata dia.

Terkait dengan mekanisme anggaran, Muhajir mengatakan, saat ini pemerintah masih membahasnya. Hanya saja, ia optimis terkait dengan pemberian sertifikat keguruan kepada para ahli tersebut.

Sebab, para ahli tersebut dipastikan ahli yang sudah mendapatkan rekomendasi dfari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kompas TV Kemendikbud akan mengevaluasi kekurangan ini  untuk melakukan perbaikan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.