Wiranto Pastikan RI-Rusia Sepakat Barter Sukhoi dengan Komoditas

Kompas.com - 19/02/2018, 20:43 WIB
Jet tempur Sukhoi SU-35 DPAJet tempur Sukhoi SU-35
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan bahwa RI telah sepakat dengan Rusia terkait imbal beli atau barter pesawat tempur Sukhoi dengan komoditas Indonesia.

"Sudah (sepakat dan sudah ditandatangani)," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Harga pembelian 11 Sukhoi Su-35 dari Rusia mencapai 1,14 milar dollar AS atau Rp 15,3 triliun dengan kurs 1 dollar AS sama dengan Rp 13.500.

Nantinya, setengah harga pembelian pesawat tempur Sukhoi itu akan dilakukan dengan skema imbal beli komoditas Indonesia.

(Baca juga: Kemenhan: Proses Pembelian Sukhoi Tinggal Tandatangan Kontrak)

Kementerian Perdagangan menyatakan, Indonesia sudah menyiapkan komoditas ke Rusia senilai 570 juta dollar AS atau Rp 7,69 triliun.

Meski sudah disetujui Rusia, Wiranto mengatakan bahwa Kemenko Polhukam tidak membahas lebih rinci terkiat dengan kesepakatan imbal beli Sukhoi dengan komoditas asal Indonesia itu.

"Nanti itu kan urusan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan)," kata Wiranto.

Saat ditanya soal ancaman embargo oleh Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia karena pembelian Sukhoi, Wiranto tidak mau membahasnya.

"Sudah tanda tangan kok ditanyakan lagi," kata dia, sebelum masuk ke mobil dinasnya dan pergi meninggalkan awak media.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X